Sugianto Makmur : Poldasu Harus Jeli Menangani Bentrok Antara PT SSL dengan Masyarakat

Anggota DPRD Sumut Sugianto Makmur (Foto/Ist)

Dalam kasus ini, Sugianto Makmur dari FPDI Perjuangan DPRD Sumut ini minta Poldasu harus jeli membaca potensi konflik lahan yang berkepanjangan ini, karena sudah beberapa kali Muller Tampubolon diminta untuk tunduk pada kesempatan, tetapi tetap saja tidak peduli. “Kita minta Muller Tampubolon harus diperiksa, yang merupakan salah satu sumber masalah,” katanya.

Dalam kunker Pansus Kehutanan DPRD Sumut, ungkap Sugianto Makmut lagi, pihaknya sudah memperlihatkan adanya kawasan APL (Area Penggunaan Lain) yang masuk ke dalam kawasan konsesi PT. SSL.

Penanaman eukaliptus di areal itu sebenarnya sangat menguntungkan, karena diusia 5 tahun, bisa dipanen 100 ton kayu tanpa kulit bisa dihasilkan 90 ton bubur kayu senilai Rp 1 milyar lebih.”Masalahnya, uang sebesar itu diambil semua oleh perusahaan dan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Itulah kenapa konflik di konsesi hutan selalu terjadi,”ujarnya.

Bahkan, ungkap anggota Komisi B DPRD Sumut ini, dari rapat pansus Agustus 2021 dihadiri Brigjend Junaedi mewakili Pangdam I Bukit Barisan, AKBP Patar Silalahi mewakili Kapolda Sumut, Ferdinand Tobing dari Balai Pengukuhan Kawasan Hutan, Joner Sipahutar dari Dinas Kehutanan Sumut, konsesi HTI dimiliki PT SSL dinilai sudah melanggar hukum, karena sebagian konsesinya merupakan APL.

“PT SSL meski sudah diminta untuk menghentikan kegiatannya di lahan yang disengketakan, tidak menggubris. Alat beratnya terus bekerja. Sawit masyarakat yang sudah berumur belasan dan puluhan tahun ditumbangkannya,” ungkapnya.

Sementara tokoh pemuda eks Kecamatan Barumun Tengah Moris Sarkawi SP menyebutkan, akan ada rapat konsolidasi masyarakat membahas kemungkinan akan ada aksi berikutnya lebih besar, tentu mengedepankan etika pada aksi, tidak melakukan anarkis dan interaktif dengan pihak perusahaan.

“Sebenarnya permasalahan ini sudah pernah di-RDP-kan di DPRD Palas dengan komitmen pihak PT SSL tidak lagi merambah dan merusak lahan masyarakat, tapi hal terus diingkari pihak perusahaan,” ujarnya.cr-03