Medan

Surat Edaran Dinilai Kontroversi, Ini Penjelasan Bawaslu Sumut

Surat Edaran yang dikeluarkan Bawaslu Sumut dengan Nomor : B-1601/K.BAWASLU-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 jadi pemicu kemarahan publik. Saat didemo, Bawaslu Sumut pun akhirnya mengakui tak ada penandatanganan bersama atas klaim surat kesepakatan yang dibuat Bawaslu Sumut tersebut.

Hal itu diterangkan Zulchairi Pahlawan SH, salah seorang kordinator aksi Aliansi Umat Islam yang menggeruduk kantor Bawaslu Sumut Senin (21/5/2018) di Jalan Glugur By Pass Medan.

“Saat aksi, ada sekira 15 perwakilan diterima Bawaslu untuk berdialog di ruangan. Di situ diungkap Kasubbag TU Bawaslu bahwa tak ada penandatanganan kesepakatan dari Paslon Pilgubsu tentang surat edaran tersebut,” kata Zulchairi.

Zulchairi yang juga Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumut itu menegaskan massa mendesak Bawaslu Sumut segera mencabut surat edaran dimaksud.

“Kalau sampai Jumat ini tidak juga dicabut, kami akan laporkan ke Polda Sumut. Pertama soal dugaan penistaan agama dan kedua penipuan soal klaim kesepakatan di surat edaran itu,” tegas Zulchairi.

Sebelumnya saat aksi, seratusan orang yang tergabung dalam gerakan aliansi umat Islam Sumatera Utara menuntut agar surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu dengan Nomor : B-1601/K.BAWASLU-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 segara dicabut.

Komentar Facebook
1 2Laman berikutnya
Menampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button