Temukan Menu tak Layak, BGN Hentikan Operasional SPPG Sei Rampah

SPPG Sei Rampah yang kini telah dihentikan sementara operasionalnya karena menu tidak layak, Minggu (1/3/2026) ANTARA/Darmawan

SERGAI | Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sei Rampah setelah ditemukan berulang kali menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.

Koordinator BGN Sergai, Nurhasanah Ritonga, Minggu (1/3/2026), menjelaskan penghentian dilakukan menyusul hasil investigasi tim pengawas pusat yang mengacu pada laporan tertanggal 26 Februari 2026 terkait temuan menu sayur yang bermasalah.

Ia menambahkan, penutupan sementara berlaku mulai 2 Maret 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Koordinator Regional Sumatera Utara serta merujuk pada Keputusan Kepala BGN RI Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis TA 2026.

“Penghentian ini bersifat sementara sampai waktu yang belum dapat ditentukan sebagai langkah pembenahan untuk memastikan terpenuhinya tenaga Pengawas Gizi dan infrastruktur sesuai standar. Dapur akan kembali beroperasional setelah adanya surat izin operasional kembali yang diterbitkan langsung oleh BGN,” terang Nurhasanah Ritonga, dilansir Antara, Minggu (1/3/2026).

Hingga hari ke-9 Ramadan, BGN telah menghentikan sementara operasional 47 SPPG termasuk SPPG Desa Sei Rampah. Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 mencatat 47 kasus tersebar di tiga wilayah kerja.

Wilayah I terdapat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian. Temuan itu meliputi roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas.

Dilansir dari Antaranews, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan di Jakarta, Sabtu, langkah itu dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar.

“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga pada manajemen dapur, rantai distribusi, dan prosedur kontrol kualitas.

“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” kata Nanik. (ant/OM-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *