HeadlineHukum & Kriminal

Terbitkan SKT di Lahan PTPN II, Eks Kades Sampali Dituntut 8 Tahun Penjara

Medan-ORBIT: Terbukti menerbitan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) Kebun Sampali, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Mantan Kepala Desa (Kades) Sampali, Hj Sri Astuti dituntut 8 tahun penjara.

“Menuntut dan meminta majelis hakim dalam perkara ini menatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sri Astuti sekama 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau digantikan kurungan badan selama 1 tahun apabila tidak dibayar serta membayar uang pengganti senilai Rp2 milliar atau digantikan kurungan badan selama 4 tahun apabila tidak membayarnya,” ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kanin di ruang Kartika, Kamis (7/2).

Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan Sri terbukti bersalah menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) Kebun Sampali, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang dengan luas 604.960,84 meter persegi.

“Sehingga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Sampali atas terbitnya SKT tersebut, karena masih merupakan HGU PTPN-II (Persero) Kebun Sampali,” urai JPU id muka persidangan.

Masih menurut jaksa,  terdakwa berupa memperoleh keuntungan hal ini dilihat dari persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitknnya SKT seperti surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik, berita acara pengukuran tanah, dan gambar situasi tidak dihiraukan terdakwa dan malah menyediakan semuanya di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja.

Bahkan terdakwa, senggaja membandrol harga dalam penerbitan 405 SKT,  dengan harga bervariasi antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu/SKT.

Usai membacakan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Nazar Efriadi menunda persidangan hingga pekan depan untuk mendengarkan pembelaan terdakwa.

Sementara itu terdakwa tidak berkomentar terkait tuntutan delapan tahun penjara kepada dirinya, ia menyerahkan tersebut kepada penasehat hukumnya.

Sebelumnya dalam dakwaan penuntut umum, perbuatan terdakwa ini mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PTPN-II (Persero) Tanjung Morawa sebesar Rp1.013.476.205.182,16 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebesar Rp1.010.906.041.980 kerugian keuangan negara atas penguasaan lahan pihak yang tidak berhak dan Rp2.570.163.202,16 kerugian negara dari hilangnya hak penguasaan fisik tanah lahan HGU PTPN-II (Persero) Kebun Sampali.

Hal itu tertuang dalam Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) “TARMIZI ACHMAD” Nomor : 182/KAP-TA-PKKN-VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Surat Keterangan Tanah di atas Areal HGU PTPN II Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Tahun 2003 s.d Tahun 2017.Or-06

Komentar Facebook

Artikel Terkait