Terkait Konflik Tanah Tukimin Cs, Bupati Asahan Surati Gubsu

oleh -171 views
Surat Bupati Asahan yang ditujukan ke Gubsu. ORBIT/Amin

Kisaran-ORBIT: Terkait persoalan tanah Tukimin CS dengan PTPN III Kebun Sei Dadap yang tak kunjung ada penyelesian, Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang menyurati Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan memohon dukungan dalam penanganan konflik tanah yang berkepanjangan tersebut.

Dalam surat tertanggal 5 Oktober 2018 ditujukan untuk Gubernur Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Wabup H Surya itu berisikan, sehubungan dengan surat Menteri BUMN tanggal 14 Januari 2015 perihal penyelesaian permasalahan areal eks HGU PTPN III yang ditujukan kepada Gubsu, bahwa konflik tanah antara Tukimin Cs dengan PTPN III Kebun Sei Dadap seluas lebih kurang 40 hektar di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sampai saat ini belum ada penyelesaian.

Selanjutnya berdasarkan surat Kementerian Sekretaris Negara No.B-1953/Kemensetneg/D-2/SR.02/4/2017 tanggal 18 April 2017 perihal undangan rapat koordinasi, rapatnya telah dilaksanakan tanggal 27 April 2017 bertempat di aula mini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri pejabat yang diundang dengan hasil rapat bahwa tanah yang diklaim Tukimin Cs seluas + 40 hektar di PTPN III Kebun Sei Dadap di Kecamatan Sei Dadap Kab. Asahan telah diinclave (dikeluarkan) dari HGU PTPN III Kebun Sei Dadap.

“Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohonkan dukungan Gubernur Sumatera Utara dapat kiranya memfasilitasi penanganan sengketa tanah dan diusulkan agar tanah yang diklaim Tukimin Cs seluas lebih kurang 40 hektar di Kebun PTPN III Kebun Sei Dadap dapat dimasukkan dalam daftar nominative penerima lahan untuk pelepasan hak tanah PT Perkebunan Nusantara III,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Efendi Panjaitan salah satu masyarakat pemerhati Asahan yang intens mengikuti persoalan tanah Tukimin Cs dengan PTPN III Kebun Sei Dadap ketika ditemui di Kisaran, Senin (15/10/2018). Ia mengharapkan persoalan tanah Tukimin Cs dapat diselesaikan secepatnya dikarenakan sudah berlangsung puluhan tahun.

“Jika kondisi ini terus berlarut akan berakibatntimbul permasalahan lainnya terkait persoalan tanah yang berada diblock C PTPN III Kebun Sei Dadap diduga sejak 2005 lalu HGU nya telah berakhir dan belum diperpanjang,” ungkap Panjaitan.

Sementara Bagian Kesekretariatan Kandir PTPN III yang juga mantan Manager PTPN III Kebun Sei Dadap, Junaidi SP ketika dikonfirmasi wartawan via pesan singkat (WA) mengatakan silahkan saja di mediasi oleh instansi terkait, tetapi PTPN III yang telah memiliki HGU resmi dan sah dari Pemerintah akan tunduk dengan keputusan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

“Kita akan tunduk terkait persoalan itu jika lembaga pengadilan dengan keputusan tetap,” pungkas Junaidi. Od-Amn