AcehHeadline

Tidak Puas, Masyarakat Serahkan Berkas Laporan Persoalan ADD ke Gubernur Aceh

Singkil-ORBIT: Warga Desa Bulu Sema Kecamatan Suro, Aceh Singkil, menyerahkan berkas laporannya terkait persoalan anggaran dana desa, ke gubernur Aceh, Inspektorat, Kajati dan Polda Aceh.

Masyarakat yang mengaku merasa tidak puas terkait penyelesaian persoalan hukum, dugaan penyelewengan ADD yang menyebabkan kerugian negara di desanya, yang hanya selesai dengan pengembalian kerugian.

“Semua berkas laporan dan jawaban dari Polres dan Inspektorat Aceh Singkil, terkait penyelesaian persoalan hukum Desa Bulu Sema, sudah kami serahkan ke Gubernur Aceh, Polda Aceh, Inspektorat dan Kajati Aceh,” kata Sunriadi Berutu bersama Sugiarto, Rajudin dan Sibuk Pohan kepada wartawan di Singkil, saat dikonfirmasi, Kamis (8/11/2018).

Berkas persoalan hukum diduga penyelewengan penggunaan  dana desa kami serahkan ke Penegak Hukum di Aceh. Lantaran kami anggap telah menimbulkan kerugian negara.

Namun Inspektorat Aceh Singkil beranggapan kasus tersebut telah selesai, karena sudah dikeluarkan LHP dan pengembalian kerugian akibat penyelewengan dana desa tersebut. “Meski sudah ada pengembalian apakah sudah sesuai yang dikembalikan dengan kerugiannya,” tandas Sunri.

Kami minta persoalan hukum yang terjadi bisa diselesaikan pihak penegak hukum di Provinsi Aceh. Sebab sudah menyebabkan kerugian negara sehingga proses hukum harus diselesaikan, harap warga.

Terkait persoalan tersebut, sebelumnya warga telah melaporkan dugaan penyimpangan ADD Desa Bulusema ke Polres Aceh Singkil dan Inspektorat Aceh Singkil. Lantaran sejumlah kegiatan fisik diduga tidak sesuai pekerjaannya. Sarat penyimpangan dan tidak ada keterbukaan kepala desa kepada masyarakat.

Sekretaris Inspektorat Aceh Singkil, Gamal bersama Kasubbag Pelaporan Iswan Darsono yang menemui langsung warga Bulusema, beberapa waktu lalu, juga sempat menjelaskan, hasil audit yang dilaksanakan pihak Inspektorat ada ditemukan penyimpangan dana di Desa Bulusema sekira Rp15 Juta.

Lantas dari hasil audit tersebut, pihaknya telah melayangkan surat ke Polres dan pihak Kecamatan agar desa tersebut harus melakukan pengembalian dengan jumlah tersebut ke rekening desa.

“Pihak Inspektorat tidak bisa memvonis untuk dipidanakan, namun bila terdapat penyimpangan atau korupsi, disarankan untuk mengembalikan uangnya, jika tidak ingin berurusan dengan Polisi, “ucap Gamal.

Katanya lagi, Desa Bulusema telah mengembalikan dana sebesar Rp.15 juta tersebut. Dan bukti setor kwitansi sudah diterima pihak Inspektorat. “Semua desa disarankan seperti itu, dan pihak Kepolisianpun telah mengetahui akan hal ini,” sebutnya.  On-MS/AH

Komentar Facebook

Artikel Terkait