HeadlineHukum & Kriminal

Tiga Anggota DPRD Sumut Ini Diperiksa KPK Besok, Terancam Masuk Sel

Medan-ORBIT: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya bergegas menuntaskan penanganan kasus suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho ke 38 anggota DPR Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang kini berstatus tersangka.

Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya penahanan terhadap 7 tersangka dalam kasus itu. Ketujuhnya ditahan penyidik lembaga antirasuah itu setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta.

Terbaru, penyidik dari KPK menjadwalkan pemeriksaan tiga tersangka besok, Rabu (11/7/2018). Pemeriksaan ketiganya dibenarkan salahseorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Selasa (10/7/2018).

Menurut keterangan sumber itu, ketiga tersangka yang bakal diperiksa itu yakni Arifin Nainggolan, Mustofawiyah dan Tia Isah Ritonga. Ketiganya tercatat merupakan kader Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Iya, besok mereka diperiksa di gedung KPK sebagai tersangka seperti tersangka lainnya. Pemeriksaan dilakukan sekira pukul 10.00 WIB,” jelas sumber.

Kemungkinan, sambung sumber jika ketiganya hadir memenuhi pemeriksaan penyidik KPK, tentu tidak menutup kemungkinan juga bakal bernasib sama seperti tujuh tersangka lainnya. “Pasti ditahan KPK. Tidak mungkin ada yang tertinggal kalau yang sebelumnya juga masuk sel,” jelas sumber.

Terpisah, Juru Bicara/Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Orbitdigitaldaily.com perihal agenda pemeriksaan itu belum memberikan balasan hingga berita ini diturunkan.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari Gatot Pujo senilai Rp300-350 juta per orang.

Dari 38 tersangka itu, penyidik sudah melakukan penahanan terhadap tujuh anggota dewan yakni Muslim Simbolon, Helmiati, Sonny Firdaus, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, Rijal Sirait dan Fadly Nurzal.

Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari Gatot terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut 2015.

Dari sejumlah tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp 5,47 miliar. Uang itu kini telah disita sebagai barang bukti. OD-01

Komentar Facebook

Artikel Terkait