HeadlineSumatera Utara

Tim Ahli Diminta Uji Ketahanan Konstruksi Saluran Drainase di Doulu

Karo-ORBIT: Proyek rehabilitasi saluran drainase di desa Doulu, Kecamatan Berastagi, yang dikerjakan asal-asalan akhirnya menjadi sorotan sejumlah kalangan.

Apalagi ketidakberesan proyek tersebut diduga akibat minimnya pengawasan oleh pihak konsultan dan Dinas PUPR Karo selaku pemilik pekerjaan. Belum lagi dugaan adanya kekurangan volume pekerjaan yang dapat menyebabkan kegagalan bangunan.

“Bagaimana mau bagus kerjaannya, yang ngawas saja gak ada. Setiap hari saya hanya melihat tukang bekerja tanpa ada yang mengawasi,” cerita Permana Purba warga Doulu yang tinggal tidak jauh dari lokasi proyek.

Permana mengatakan, selama pelaksanaan proyek tersebut baru dua kali melihat pengawas dari dinas datang meninjau. Itu pun hanya sebentar. Selain itu, dirinya menyebut masa pelaksanaan konstruksi pun sempat melewati batas waktu pengerjaan.

“Awalnya proyek ini dikerjakan pada tanggal 21 November 2017 sampai 19 Desember 2018 seperti yang ditulis di plangnya (plang proyek). Tapi ternyata gak selesai. Makanya pertengahan Januari 2019 kemarin dilanjutkan lagi,” sebut Permana.

Menanggapi hal tersebut, aktivis senior ketua Jambur Pergeraken Sinterem (JPS) Julianus P Sembiring SPd berkomentar. Menurutnya, jika dilihat dari hasil pekerjaan sudah jelas terlihat proyek rehabilitasi saluran drainase itu asal dikerjakan.

Untuk itu diharapkan agar Dinas  PUPR Karo selaku pemilik dan penerima hasil pekerjaan wajib melakukan uji ketahanan bangunan tersebut sebagai jaminan konstruksinya.

“Banyak pekerjaan yang rusak akibat kualitas yang kurang baik, atau kualitasnya hanya bertahan sampai masa pemeliharaan berakhir. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi, dan dibiarkan. Atau semua pihak pura-pura tidak mengetahui perihal jaminan konstruksi?” kata Julianus kepada Orbit di Doulu, Minggu (10/2).

Menurut aktivis yang getol menyoroti sejumlah pembangunan di Tanah Karo ini, tanggung jawab penyedia jasa tidak berhenti setelah masa pemeliharaan habis, tetapi tetap dibebani tanggung jawab dalam waktu tertentu sesuai dengan klausul kontrak (biasanya dicantumkan dalam pasal kegagalan bangunan). Tanggung jawab ini disebut jaminan konstruksi.

Ditambahkannya, kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. Kegagalan bangunan bisa terjadi akibat kesalahan perencanaan maupun kesalahan dalam pelaksanaan serta pengawasan. Od-Vid

Komentar Facebook
Menampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button