HeadlineSumatera Utara

Umar Ritonga, Dicari KPK Tuh!

Medan-ORBIT: Umar Rironga, satu dari tiga tersangka kasus suap proyek-proyek di Labuhanbatu yang menyeret Bupati Pangonal Harahap melarikan saat akan diamankan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (18/7/2018) petang.

Hingga Jumat (20/7/2018), yang bersangkutan juga belum menunjukkan batang hidungnya ke penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Untuk itu, KPK melalui Juru Bicara/Kabiro Humas Febri Diansyah mengingatkan supaya Umar Ritonga, agar bersikap koperatif dan segera menyerahkan diri.

“Pada pihak keluarga dan kolega tersangka agar secara aktif mengajak Saudara Umar Ritonga untuk datang ke KPK atau menyerahkan diri ke Polres Labuhanbatu atau kantor kepolisian setempat. Imbauan ini berlaku sampai Sabtu, 21 Juli 2018. Jika tidak KPK akan memproses penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk yang bersangkutan,” ujar Febri Diansyah kepada Orbitdigitaldaily.com.

Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap Tersangka

Tak hanya Umar, KPK saat ini juga sedang melakukan pencarian terhadap saksi Afrizal Tanjung, direktur PT Peduli Bangsa yang diduga berperan dalam pencairan cek di BPD Sumut.

“Kami ingatkan, sikap koperatif akan lebih baik dan menguntungkan bagi tersangka, saksi dan proses hukum ini. Jika menemukan tersangka, bisa melaporkannya ke KPK melalui kontak 021-2557 8300,” pungkas pria berkacamata itu.

Diketahui, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga: Geledah Kantor Pangonal, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Selain Pangonal, KPK juga menetapkan pihak swasta bernama Umar Ritonga sebagai tersangka. Umar dan Pangonal diduga sebagai penerima suap. Tidak hanya itu, KPK juga menetapkan pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra sebagai tersangka. Effendy diduga sebagai pemberi suap.

Dalam kasus ini, Pangonal dan Umar disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Podana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, Effendy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Podana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. OD-10

Komentar Facebook

Artikel Terkait