Warung Tangguh Upaya, Pemkab Aceh Singkil Ajak Warga Pulihkan Ekonomi di New Normal

oleh -91 views
Bupati bersama Kapolres Pimpinan PLN Singkil serta Kepala SKPK usai pertemuan pembahasan penanganan pemulihan ekonomi di Warkop Tangguh, Senin (27/7/2020). (orbitdigitaldaily.com/HO)

ACEH SINGKIL – Pemkab Aceh Singkil membahas masalah penanganan pemulihan ekonomi rakyat, dampak Covid-19.

Hal ini dilakukan menyusul penerapan new normal dan berakhirnya masa kerja Tim Gugus Tugas (Gustug).

Kapolres Aceh Singkil AKBP Mike Hardiwirapraja usai pertemuan pembahasan Komite Penanganan Covid-19, yang berlangsung di Warung Kopi Tangguh Kupie Raja, Pulo Sarok Singkil, Senin (27/7/2020).

Ia mengatakan, sesuai Perpres ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan di masa penerapan new normal. Yakni kegiatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi rakyat.

Katanya, penanganan Covid-19 masih mengacu kepada aturan gugus tugas yang lalu, namun ditambah satu kegiatan lagi, yakni pemulihan ekonomi yang sedang dibahas Pemkab.

Menurut Bupati Dulmusrid, perubahan nomenklatur dari Gugus Tugas menjadi Komite Penanganan Covid-19 sekarang penanganannya berubah lagi menjadi pemulihan ekonomi rakyat.

Dengan ditetapkannya Kupie Raja sebagai warung tangguh, ini menjadikan contoh agar masyarakat sudah saatnya kembali memulihkan ekonomi masing-masing dan kembali berusaha menjalankan aktifitas untuk pemulihan ekonominya.

Penanganan COVID tetap mengacu kepada Gustu, namun ditambah dengan pemulihan ekonomi rakyat.

Namun dengan catatan tetap mengikuti protokoler kesehatan, jaga jarak duduk, tetap menyediakan cuci tangan dan pakai masker.

Sementara untuk anggaran Komite Penanganan COVID-19 ini terkait pemulihan ekonomi rakyat masih akan dilakukan pembahasan.

Pendanaannya ada dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Namun jumlahnya belum diketahui dan masih akan dilakukan pengusulan.

“Hari ini Sekda akan berangkat ke Provinsi untuk membahas dari mana sumber anggaran Komite COVID-19 ini,” ucap Dulmudrid.

Begitupun katanya, SK Komite Penanganan dan Pemulihan COVID-19 ini masih akan dibahas oleh Kabag Hukum Sekdakab.

Masih menunggu SK dan akan ditetapkan sampai kapan jadwal masa tugas komite nanti. Dan saat ini masih tahap sosialisasi dulu. Yang jelas anggaran penanganan COVID-19 harus sesuai SOP,” ucap Dulmusrid.

Reporter: Saleh