JAKARTA | Pemotongan gaji pejabat seperti Anggota DPR RI, menteri, hingga wakil menteri, adalah cara dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangkitkan sense of crisis atau kepekaan terhadap potensi krisis.
Artinya, bahwa wacana itu merupakan sinyal bagi seluruh pihak untuk menghadapi potensi krisis akibat dinamika global karena peperangan di Timur Tengah, kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
“Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi terutama pascaperang di Timur Tengah itu tidak mudah, dan karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua,” kata Rifqinizamy di Jakarta, Rabu.
Namun, dia mengatakan bahwa saat ini bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, melainkan juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Karena itu, dia menilai wacana pemotongan gaji tersebut sangat positif.
Untuk itu, dia menilai bahwa wacana kebijakan tersebut tidak memerlukan revisi undang-undang karena itu adalah hal teknis pemerintahan.
“Cukup pada level peraturan di bawah undang-undang apakah itu peraturan Presiden atau bahkan hanya cukup peraturan Menteri Keuangan,” kata dia.
Yang terpenting, menurut dia, semua anggaran itu perlu dikelola dengan baik, transparan, dengan akuntabel. Dia mengingatkan agar efisiensi itu harus menyasar pada pos-pos yang tepat.
“Jangan sampai efisiensi itu justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata dia. Ant
