JAKARTA | Raksasa platform digital Meta merespons inspeksi mendadak (sidak) Pemerintah Indonesia guna membahas peningkatan kepatuhan terhadap regulasi digital di Indonesia.
Rafael Frankel, Director of Public Policy Southeast Asia, yang diutus atas penugasan kantor global Meta untuk bertemu Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Kamis (12/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Menkomdigi menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi regulasi nasional serta memberikan perlindungan maksimal, khususnya anak-anak.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan keseriusan Meta menindaklanjuti hasil sidak pemerintah. Salah satu sorotan utama adalah maraknya disinformasi di sektor kesehatan serta penipuan digital di bidang keuangan yang meresahkan publik.
“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan harus ada perbaikan,” tegas Meutya.
Menurut Meutya, pembahasan dalam pertemuan itu berfokus pada langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan Meta terhadap aturan yang berlaku, termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna dan percepatan mekanisme koordinasi antara platform dengan pemerintah.
“Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas: setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” ujar Meutya.
Sikap tegas pemerintah ini menandai bahwa pengawasan terhadap platform digital tidak lagi sebatas peringatan, melainkan dorongan nyata agar perusahaan teknologi global lebih bertanggung jawab terhadap dampak layanan mereka di Indonesia. (OM-09)
Usai Disidak, Meta Kirim Utusan Regional Temui Menkomdigi
