ABDYA | Pada hari kedua, agenda Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Bidang Komisi IV mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Abdya untuk mengklarifikasi sejumlah temuan yang diperoleh saat melakukan peninjauan lapangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pendalaman pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025 sekaligus memastikan berbagai persoalan di sektor kesehatan untuk segera ditindaklanjuti.
Pertemuan tersebut, berlangsung di ruang rapat Kantor Dinas Kesehatan Abdya, Selasa (7/7/2026), dihadiri Ketua Komisi IV DPRK Abdya Sardiman bersama anggota Pansus, yakni Ustaz Mukhlis, Dedi Saputra, Rizal Husaini, Rahmat Irfan, Agusri Samhadi, dan Tanzilurrahman, didampingi bagian umum Sekretariat DPRK. Dari pihak eksekutif, rapat dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Abdya, Ns. Rinaldi R, Sekretaris, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Pansus mengkonfirmasi secara langsung berbagai persoalan yang ditemukan saat Inspeksi mendadak (Sidak) lapangan. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai penyebab munculnya temuan sekaligus memastikan adanya langkah konkret dari Dinkes Abdya dalam melakukan pembenahan.
Ketua Komisi IV DPRK Abdya, Tgk. Sardiman Sapaan akrab Tgk. Panyang menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRK bertujuan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan, bukan mencari kesalahan dari organisasi perangkat daerah.
“Kami hadir untuk memastikan setiap temuan di lapangan mendapat perhatian serius. Semua catatan yang kami sampaikan harus menjadi bahan evaluasi agar kualitas pelayanan kesehatan semakin baik dan persoalan yang sama tidak kembali terulang,” tegas Sardiman.
Ia menjelaskan, seluruh rekomendasi yang diberikan Pansus merupakan hasil pengawasan langsung di lapangan serta masukan dari masyarakat selama proses pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Karena itu, DPRK berharap seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh Dinas Kesehatan.
Menurut, Sardiman, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar berbagai kendala di sektor kesehatan dapat diselesaikan secara bertahap dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.pungkasnya.
Dikesempatan yang sama,Politisi Partai Gerindra Dedi Saputra, meyoroti dua hal yang pertama terkait dengan kelangkaan stok obat seperti paracetamol yang sangat dibutuhkan oleh pasien tiba tiba Kosong
di klinik RSUD dan sembari meminta harus jelas diuraikan depan tim pansus sebab akibatnya.
Seterusnya, yang kedua kita minta kadis kesehatan harus meninjau kedapur menu dirsud tidak seperti di dapur MBG- MBG bersih dan menu segar terjaga dengan baik. Kalau didapur menu RSUD kondisinya Masyaallah jorok ditambah lalat lagi .
“Apalagi antara Dinkes saling Lakukan Koordinasi, dengan pihak RSUD Tp tentang pelayanan pasien, jadi kita minta segera ditinjau supaya terang persoalannya. tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Abdya, Ns. Rinaldi R., M.Kep menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pengawasan yang dilakukan Tim Pansus DPRK. Menurutnya kritikan dan saran, yang disampaikan menjadi bahan evaluasi diri dan terus berbenah bagi Dinas Kesehatan
“Kami menerima masukan yang diberikan Tim Pansus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk mewujudkan Abdya yang sehat, maju dan sejahtera,” ujar Rinaldi.
Namun demikian Kadis Rinaldi juga menegaskan, Dinas Kesehatan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRK sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Aceh Barat Daya, demikian paparnya. (Nazli)
