Ragam  

Masyarakat Singkohor Minta Kasus Desa Harus Diselesaikan Melalui Peradilan Adat

Disaksikan Ketua MAA, Camat Kapolsek dan Koramil, Bupati Dulmusrid membuka sosialisasi peradilan adat, di Kecamatan Singkohor, Rabu (08/12/21). Foto/Ist.

SINGKIL I Dengan ditandatanganinya bersama MoU antara Kapolda Aceh, Gubernur dan Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA), yang di akomodir melalui Qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.

Sehingga masyarakat Kecamatan Singkohor meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken bersama pimpinan tinggi Aceh itu bisa di implementasikan untuk penyelesaian masalah di daerahnya.

Atas keinginannya itu Pemerintah Kecamatan Singkohor melaksanakan Sosialisasi tentang Peradilan Adat dan Adat Laut kepada Kepala Desa maupun perwakilan perempuan di wilayah itu.

Sebab setelah dilaksanakannya sosialisasi peradilan adat tingkat Mukim dan Kampong ini, masyarakat berharap kedepan semua persoalan penyelesaian kasus yang masuk dalam tindak pidana ringan (Tipiring) bisa diselesaikan di desa atau kemukiman dengan jalan perdamaian.

Camat Singkohor Riki Yodiska dalam laporan kegiatan menyampaikan, Sosialisasi Peradilan Adat yang yang bersumber anggaran APBKamp 2021, dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Singkohor diikuti masing-masing kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama serta perwakilan perempuan, dan dihadiri Koramil serta Kapolsek yang berlangsung di Aula Kantor Camat setempat, Rabu (08/12/21).