Oleh Bangun Sitohang
Berbicara nilai tentu kita akan memiliki banyak perspektif, tetapi nilai pada konstruksi awal sejatinya sudah terbangun ( being ) dan akan bermakna jika ada jiwa atau pihak yang mewarisinya. Contoh dasar, bahwa ketika manusia ingin saling menghargai, maka jiwa yang terkandung adalah nilai persaudaraan kodrati sebagai manusia. Dalam jiwa bermasyarakat ( berteman) ada nilai untuk saling bahu membahu atau gotong royong dalam menghadapi tantangan lingkungan yang tidak bisa diatasi secara individu. Demikian juga dalam pergaulan antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya dalam entitas satu rumpum (bangsa) yang mungkin saling berbeda latarbelakang tentu ada nilai persatuan untuk tetap terjaganya entitas bangsa (red: Persatuan Indonesia). Dari deskripsi tentang Implementasi nilai tersebut tergambar bahwa nilai Persatuan Indonesia adalah nilai integral semangat atau jiwa Indonesia.
Pertanyaan dasar, sejauhmana nilai Pancasila tersebut mengisi pergaulan di dunia yang global saat inj dan masa mendatang? Tentu perlu pemahaman yang baik dan nilai tersebut diwariskan bagi setiap generasi mudanya. Konkretnya nilai Pancasila juga memerlukan estafet lintas generasi.
Sejatinya eksistensi Bangsa Indonesia terintegrasi dalam nilai Persatuan Indonesia. Karena kita bhineka, maka kita kaya akan nilai- nilai budaya dan multikultural. Nilai Persatuan mengikat perbedaan tersebut menjadi Bhineka Tunggal Ika dalam Bingkai NKRI. Selanjutnya dalam memasuki pergaulan internasional nilai Persatuan Indonesia memantulkan jatidiri atau kekuatan budaya bangsa Indonesia, yakni semangat gotong royong, semangat tersebut selanjutnya menjadi inspirasi para pemimpin Indonesia tentang pentingnya menjaga keseimbangan pergaulan dunia yang inpirasinya membuat negara- negara yang non blok. Posisi pemikiran tersebut adalah karena para pemikir Indonesia saat itu yakin bahwa penggalangan persatuan pada dasarnya mengandung konsep nilai yang” tidak berpihak”, sekaligus sebagaimana konsep gotong royong untuk sebuah kekuatan moral.
Warisan nilai tersebut sampai saat ini sebenarnya terlihat dalam peran diplomasi Indonesia. Terbukti Indonesia menjadi salah satu anggota Dewan HAM serta anggota Dewan Keamanan PBB. Kedua posisi tersebut tidak datang begitu saja tetapi implikasi diplomasi misi non blok yang telah digerakkan Bung Karno (Presiden RI) saat itu.
Meskipun akhir-akhir ini
Indonesia selalu digoyang isu HAM dalam negeri. Tetapi dalam pergaulan dunia yang telah dibangun atas dasar ikatan persaudaraan antar bangsa, serta kemajuan tehnologi informasi yang pesat, tentu semua informasi sudah sangat transparan. Artinya hampir setiap negara di dunia ini tidak terlepas dari isu pelanggaran HAM. Ini juga yang membuat hampir setiap negara sangat berhati-hati bicara pelanggaran HAM serta memvonis negara lain melakukan pelanggaran HAM.
Pada sisi lain, bahwa ada kecenderungan isu HAM tidak lagi murni perjuangan HAM tetapi cenderung dijadikan ISU NEGATIF yang menurunkan derajat atau wibawa pemerintahan di negara tertentu dan intervensi kedaulatan satu negara bangsa.
Dengan kuatnya nilai persatuan Indonesia, kita tidak mudah tergoyahkan isu global. Bahkan kita membuktikan makna nilai Pancasila dalam perdamaian dunia seperti melibatkan angkatan bersenjata atau TNI kita dalam misi kemanusiaan menjaga perdamaian yang digagas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Situasi ini bukan juga kebetulan tetapi misi TNI Indonesia selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan tidak mengesankan hanya untuk kepentingan pertahanan Indonesia saja. Karena TNI kita menjunjung makna pembukaan UUD 1945 yang juga ikut melaksanakan KETERTIBAN DUNIA dengan dasar nilai kemanusiaan dan perdamaian abadi. Itulah sebabnya kekuatan persatuan Indonesia yang dikuatkan TNI telah memperlihatkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pergaulan internasional (global).
Dari kemampuan diplomasi Indonesia serta misi perdamaian di atas tentu memiliki dampak positip untuk pembangunan dalam negeri yaitu terbangunnya peradaban bangsa Indonesia yang berdaulat dan lebih demokratis.
Permasalahannya adalah mengapa kita tidak merawat hasil-hasil konkret NILAI PANCASILA yang sangat nyata membentuk martabat bangsa Indonesia di kancah Dunia Global ? Inilah tugas rumah (politik dalam negeri) yang perlu dikuatkan dan optimalkan.
Kita apresiasi bahwa terdapat kemajuan demokrasi kita, terutama dalam penghayatan nilai nilai Pancasila yaitu dengan kembali terbangunnya SEMANGAT MUSYAWARAH seperti yang terjadi saat pemilihan Ketua MPR RI belum lama ini. Artinya kita telah peduli mengembalikan marwah MPR RI sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak lagi menggunakan Pervotingan dalam pengambilan keputusan untuk rakyat. Namun akan lebih kuat lagi nilai sila ke empat Pancasila, apabila DPR RI juga mengembalikan jadi dirinya sebagai wakil rakyat yang dalam setiap memutus kebijakan politik untuk tetap mengembangkan nilai musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, terlebih lagi DPR RI sebagai lembaga yang membuat UU (legislatif). Artinya bagaimana setiap keputusan DPR RI tidak dengan voting karena akan mengesankan kepentingan kelompok ( kuat vs lemah). Padahal dalam prinsip nilai Pancasila , kita selalu diajarkan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Diakhir tulisan ini, perlu kita renungkan bersama bahwa sebagai satu bangsa, semua yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan para pejuang negara bangsa Indonesia, sehingga perlu berhikmat bahwa nikmat saat ini adalah atas berkat Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa (tertuang dalam pembukaan UUD 1945). Artinya kita sdh merdeka , sudah satu negara (NKRI) dan jangan lagi berpikir merdeka (memisahkan diri), karena hampir semua negara cenderung mengglobal ( menyatukan diri) untuk kebaikan dan kemajuan peradaban global. Makna Pancasila yang terdepan adalah bagaimana dengan Persatuan Indonesia kita bangun bangsa ini dengan visi menuju masyarakat yang adil dan makmur yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Indonesia maju dan SDM Unggul. Jayalah Indonesiaku. Semoga.(*)
(Penulis adalah, Fungsionaris Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bid Ideologi, politik dan Pemerintahan)
