MADINA| Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) mempertanyakan fungsi kemitraan dengan Dinas Pendidikan yang terkesan mengabaikan keberadaan lembaga legislatif Rabu ( 16/2/2022 ).
Hal ini menyikapi tidak adanya pemberitahuan dari Dinas Pendidikan kepada Komisi I terkait diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) terbatas di Madina. Padahal kebijakan ini berhubungan erat dengan masyarakat.
Anggota Komisi I Rahmat Risky Daulay mengatakan terkait pelaksanaan PTM
“Tidak ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan. Kita hanya tahu dari selebaran surat yang ditandatangani Plt. Kadis Pendidikan,” katanya saat rapat komisi.
Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan sikap Dinas Pendidikan yang terlihat seperti tidak menghargai keberadaan Komisi I sebagai mitra kerja.
Dari jalannya rapat di Komisi I diperoleh fakta bahwa tidak adanya pemberitahuan terkait surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan bukan kali ini saja, tapi sudah berulang kali, termasuk surat edaran vaksinasi anak yang akhirnya menuai polemik karena terkesan ada pemaksaan.
