ABDYA | Seribuan aparatur desa (gampong) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar aksi unjukrasa di Kantor Badan Keuangan Kabupaten (BKK) pada Senin lalu.
Informasi diperoleh Rabu (11/12/2024) terkait masalah tersebut menyebutkan, kedatangan 152 keuchik (Kepala Desa) dan para aparatur itu merupakan buntut dari belum tercairkannya anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) oleh Pemerintah Kabupaten setempat melalui badan keuangan kabupaten (BKK) Abdya.
Pada Aksi unjukrasa itu dikomandoi oleh Ketua APDESI Abdya, Venny Kurnia, didampingi Sekretaris Osha Yurahman serta koordinator aksi Adami Us Keuchik Suak Nibong, Kecamatan Tangantangan.
Setelah berorasi panjang di halaman Kantor BKK Abdya, Pj Bupati Abdya Sunawardi didampingi unsur Forkopimkab Abdya dan juga Kepala BKK, Fakhruddin lansung turun menjumpai massa.
Merasa tidak puas dengan jawaban Pj Bupati Sunawardi yang terkesan tidak memberikan jawaban pasti maka para Keuchik tersebut mengancam akan menyetop pelayanan di desa-desa.
Sebagai bukti aksi stop pelayanan di desa itu, 152 keuchik tersebut langsung mengumpulkan stempel desa untuk diserahkan kepada Pj Bupati Abdya, kata koordinator aksi Adami Us
Di hadapan massa aksi Penjabat (PJ) Bupati Aceh Barat Daya.Ir, Sunawardi M.Si juga menerangkan bahwa para keuchik yang melakukan aksi demo tersebut wajar menyuarakan suara hati meraka dan tidak perlu ditanggapi secara emosional, tentu ada beberapa hal yang betul- betul yang merasa mereka seharusnya menyuarakan hal itu, sambungnya.
Namun yang pasti dari pemerintah mereka semaksimal mungkin memenuhi kewajiban terhadap semuanya.
“Yang pasti kami sudah sediakan Siltap untuk keuchik dan aparatur sampai bulan Desember 2024. Nah.. untuk yang lain kita lagi menunggu anggaran yang masuk dan tidak mungkin anggaran tersebut disimpan karena harus kita habiskan untuk tahun 2024,” kata Pj Bupati Sunawardi.
Dijelaskannya, bahwa dana untuk pembayar gaji P3K, Siltap maupun ADG sumbernya itu dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah otonom (provinsi, kabupaten, dan kota)
“Jadi dana DAU bebas ini yang membuat Fiskal kita terbatas dikarenakan semua program tertempuh di dana ini, juga untuk penyelanggaraan Pilkada serentak 2024,hingga menelan biaya lebih Rp,40 miliar, luar biasa tertekannya di DAU bebas ini, sementara sisa fiskal (anggaran) kita cukup terbatas untuk membayar semua,” terangnya.
Seterusnya, Pj Bupati Sunawardi juga menuturkan, fiskal (anggaran) cukup terbatas sementara untuk mengangarkan siltap itu saja kurang lebih Rp2,2 miliar perbulan.itu khusus siltap saja, terangnya kepada awak media.
Ke Gedung DPRKTerkesan tidak memberikan jawaban pasti, koordinator aksi Adami Us bersama massa yang dikawal ketat personil Polres Abdya melanjutkan orasinya ke Gedung DPRK Aceh Barat Daya, peserta aksi dari aparatur tersebut disambut langsung oleh Wakil Ketua I Mustiari bersama dua Anggota DPRK Sardiman sapaan Tgk. Panyang, Zulkifli Ali dan Sekwan DPRK Amiruddin. sedangkan anggota lainnya perjalanan dinas luar.
Orator Aksi Osha Yurahman meminta kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupeten (DPRK) panggil PJ, Kepala Keuangan tuntaskan, persoalkan pencairan ADG Reguler Tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 20 persen yang hingga kini belum masuk ke rekening kas desa (RKD).
“ADG untuk Penghasilan Tetap (Siltap) hanya terealisasi sampai Oktober 2024, sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember masih tertahan di tingkat pemerintah daerah,” ungkapnya.
Wakil ketua I DPRK Abdya Mustiari mengatakan, dengan segera akan menyurati, sdr PJ Bupati, kepala keuangan dan RDP sesuai permintaan pak Keuchik dan aparatur
“DPRK siap kawal terkait dana desa (DD) juga realisasi pencairannya bersama jajaran APH jangan main – main,dengan uang rakyat,” tegas Mustiari mantan Kombatan GAM 013 Wil Blangpidie selaku wakil ketua I di DPRK Abdya,
Reporter : Nazli
