Sesuai arah kebijakan pembangunan tahun 2023, dengan Tema: Penyediaan layanan dasar, infrastruktur, dan Pemulihan Ekonomi dengan Pemanfaatan Potensi Unggulan.
Isu stragis tersebut lah yang diyakini akan menyelesaikan permasalahan yang masih berlangsung hingga saat ini.
Permasalahan itu diantaranya, sudah berusia 22 tahun kabupaten, namun angka kemiskinan masih tinggi mencapai 20,36 persen 2021. Dan terjadi kenaikan 0,16 persen dari tahun 2020 dampak dari pandemi Covid-19 yang dimulai Maret 2020.
Disamping itu banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan akibat tutupnya berbagai lapangan usaha. “jadi persoalan ini yang akan kita selesaikan,” ucap Rivai
“Jadi 9 poin isu strategis ini yang akan menjadi prioritas kegiatan, dan platform pembangunan yang diamanatkan pemerintah pada saat pimpinan defenitif bupati belum terpilih,” tambahnya.
Dari hasil konsultasi yang dilaksanakan bersama stake holder terkait, termasuk tokoh masyarakat, telah dipersiapkan beberapa rancangan yang akan diambil langkah kongkrit.
Disamping itu Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) bisa lebih familiar dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat saat pelaksanaan sensus.
“Terkadang seperti sensus yang lalu masyarakat terkesan ogah-ogahan saat menjawab pertanyaan tim sensus, dan petugas harus lebih bersabar menghimpun data, agar akurat,” pungkas Rivai.
Dalam pertemuan itu, masyarakat juga mengusulkan untuk dibentuk tim sendiri, yang akan menyusun langkah kongkrit tersebut.
Dalam pembahasan itu masyarakat juga menyampaikan akan ada investor yang masuk, untuk rencana besar pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Aceh Singkil.
Disamping itu masyarakat juga menyoroti pembangunan jalan Kuala Baru-Trumon Aceh Selatan yang bisa dilanjutkan dengan pembuatan jembatan sambung, dan harus bisa segera dituntas.
Reporter: Helmi
