MEDAN– Aksi kucing-kucingan dilakukan petugas penyelenggara bimbingan teknis (Bimtek) Kabupaten Padanglawas yang berlangsung di Hotel Soechi, Jalan Cirebon, Medan, Minggu (10/11/2019) sampai Selasa (12/11/2019).
Panitia penyelenggara kegiatan Bimtek Administrasi Desa di Kabupaten Padanglawas tampak ketakutan dan berusaha menyembunyikan kegiatan itu.
Tak ada satupun petugas yang mau memberikan keterangan sekaitan kegiatan tersebut, berapa pesertanya, siapa pemateri bahkan berapa banyak yang hadir.
Alih-alih memberi keterangan, kerisihan mulai tampak ketika panitia melarang wartawan untuk mengambil gambar situasi penyelenggaraan Bimtek.
Setidaknya ada tiga ruangan di lantai lima Hotel Soechi yang digunakan untuk pelaksanaan Bimtek Administrasi Desa Pemkab Palas itu.
Ketiga pintu itu lantas dijagai rapat oleh penyelenggara bimtek tersebut. Tujuannya agar wartawan tidak bisa mengambil foto pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Tolong, bang. Jangan ambil-ambil foto begitu,” kata perempuan berjilbab merah muda yang di meja ruangan bimtek.
Agaknya, dari apa yang dilakoni perempuan ini, ia merupakan salahsatu panitia pencatat kehadiran peserta Bimtek Kabupateb Palas.
Ketika dirinya ditanyai soal kegiatan bimtek itu, berapa jumlah peserta yang hadir, perempuan ini terus mengelak.
Ia berdalih kegiatan mereka hanya menjalankan perintah.
“Saya tidak berwenang memberi jawaban, tanya ke pimpinan saya saja. Saya juga kurang tahu berapa orang yang hadir,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang peserta bimtek itu, Kepala Desa Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Dullah Sakti, yang dikonfirmasi dalam kesempatan tersebut mengatakan biaya Bimtek itu memakan uang Rp6 juta.
Namun ketika ditanya lebih lanjut ada berapa banyak peserta yang ikut, ia tak tahu menahu. Sementara itu, di hari terakhir pelaksanaan Bimtek, Selasa (12/11) tampak tak banyak peserta yang hadir. Ruang bimtek cenderung sepi.
Sejumlah bangku kosong dan hanya beberapa peserta yang mengikuti bimbangan adminstrasi tersebut.
Menurut salah satu peserta yang namanya disebut mengatakan kekosongan itu karena ada beberapa peserta yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan tersebut.
“Ada sebagian peserta yang hanya berada di kamar dan keluar tidak mengikuti bimtek,” katanya saat ditanyai.
Pemdes Pemkab Palas Mengaku Tak Ada Masalah
Sementara itu, Pihak Dinas Pemerintah Desa Palas, Yusuf, saat dikonfirmasi mengaku tidak ada masalah mengenai lokasi bimtek yang dilaksanakan seluruh desa se Kabupaten Palas di Medan.
“Mengenai lokasi bimtek bisa dilaksanakan baik di Kota Medan, Pekanbaru, maupun di daerah lainnya. Terpenting kesiapan pelaksanaan bimbingan teknik tersebut,” ujarnya.
Di singgung soal anggaran bimtek sebesar Rp6 juta, Yusuf enggan menanggapinya. “Kegiatan bimtek ini berjalan sesuai prosedur,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemkab Padang Lawas (Palas) mengumpulkan seluruh camat untuk menginstruksikan kepala mengikuti Bimtek Administrasi Desa dengan dana kelas nasional di Hotel Soechi, Medan.
Namun, kegiatan bimtek itu mendapat kritikan dari salah satu pemerhati Anggaran Pemerintah Desa Kabupaten Palas, Hans, karena diduga menyalahi aturan.
Menurut Hans, dalam undangan disebutkan aparatur desa se-Kabupaten Padang Lawas mengikuti Bimtek Nasional penggunaan buku administrasi desa, berbiaya Rp6 juta.
“Seharusnya pun anggaran standar bimtek setiap aparatur desa untuk tingkat nasional senilai Rp5 juta bukan Rp6 juta,” ungkapnya kepada wartawan.
Dijelaskan, bimtek yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) ini, seharusnya diadakan di Sibuhuan atau di tingkat lokal saja.
Hal ini lantaran bimtek yang dilaksanakan hanya soal penggunaan buku administrasi desa.
Menurut Hans, ada andil Sekda kabupaten Palas dalam mobilisasi peserta bimtek yang terkesan dipaksakan di Medan.
“Jelas bimtek yang diadakan di Medan terlampau dipaksakan. Sebab, masuk dalam kategori tingkat nasional. Seharusnya itu bisa dilakukan tingkat lokal saja dengan anggaran Rp3 juta,” tuturnya.
Diadakannya bimtek di Kota Medan, malah terang dia, akan menjadi temuan dan melanggar biaya bimtek standar nasional.
“Kita ketahui bersama bahwa dana yang dimasukkan dalam APBDes untuk kegiatan ini hanya untuk bimtek lokal dengan diadakannya di luar daerah, maka otomatis membutuhkan biaya perjalanan dinas sementara untuk dana perjalanan sudah tidak ada lagi,” pungkasnya. (Diva Suwanda)
