Ini Pesan Dewan Soal Anggaran Covid-19 Ditambah Rp15 M di Aceh Singkil

oleh -122 views

ACEH SINGKIL | Pemkab Aceh Singkil mendapat tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang di plotkan dibeberapa SKPK.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Singkil mengingatkan pihak eksekutif, agar bisa memanfaatkan untuk masyarakat.

Salah satu Anggota DPR, H Mairaya saat menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Nota Keuangan Perubahan Anggaran APBK Aceh Singkil Anggaran 2019, yang berlangsung di Gedung Dewan Desa Kampong Baru, Singkil Utara, Kamis (24/9/2020) meminta agar anggaran tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat.

Sebab anggaran senilai Rp15 miliar yang diberikan Pemerintah Aceh, melalui dinas-dinas terkait di Pemkab Aceh Singkil yang harus dipertanggung jawabkan itu, juga harus dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung dari bahaya Covid-19.

“Kami tidak ingin mendengar anggaran Covid tersebur banyak digunakan untuk membiayai honor-honor saja,” tegasnya.

Selain itu, Mairaya juga menyinggung aktifitas belajar tatap muka di sekolah yang belum juga dilaksanakan.

Sehingga Dinas Pendidikan sudah perlu mengatur jadwal belajar tatap muka secara bergilir dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan.

Sebab semakin lama dampaknya tidak baik terhadap anak-anak, hanya menghabiskan waktu berkeluyuran dan bermain handphone.

Yang mengherankan, masyarakat tetap bebas berkerumunan di pekan maupun orang pesta.

Disamping itu, Mairaya juga meminta kepada Bupati Aceh Singkil anggar menganggarkan biaya penerangan jalan selama setahun. Bukan hanya untuk 6 bulan dan menunggu anggaran perubahan.

Termasuk prioritaskan anggaran peningkatan jalan Lipat Kajang sebagai Ibukota Kecamatan Simpang Kanan pada APBK 2021 mendatang, harap Mairaya.

Dalam sidang penyampaian Pandangan Umum tersebut politisi Partai Aceh Aminullah Sagala dan Lesdin Tumangger turut menyampaikan kritikannya terjadap pemerintahan daerah.

Termasuk menyoroti aset Lahan Pemda yang berada di Desa Lapahan Buaya di Kecamatan Kuta Baharu yang masih menjadi sengketa dengan masyarakat.

“Kemudian, adanya laporan masyarkat Kecamatan Danau Paris terhadap Tapal Batas daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara, yang tidak sesuai lagi dan dikhawatirkan menjadi persoalan dikemudian hari,” sebut Lesdin.

Reporter : Saleh