Permudah Urusan Keimigrasian Kanwil Kumham Provsu Apreiasi Usulan Mendirikan UKK di Karo

oleh -72 views

TANAH KARO | Guna mempermudah pengurusan paspor dan meningkatkan pelayanan keimigrasian serta untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Tanah Karo, usulan Pemkab Karo untuk membentuk dan membangun Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di daerah itu, diapresiasi Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia melalui Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kumham Sumatera Utara.

Hal diungkapkan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Hukum Sumatera Utara Dra Sabarita Br Ginting saat menemui Bupati Karo terkelin Brahmana, Selasa (20/10/2020) di ruang kerjanya.

Menurut Sabarita, sesuai usulan Bupati Karo ke kami, Pemkab Karo ingin ada kantor pelayanan UKK di Kabupaten Karo.

“Dan kami dari Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia melalui Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Hukum Sumatera Utara menilai di Kabupaten Karo sudah layak dan memenuhi syarat pemberlakuan UKK di daerah ini,” ucapnya.

“Untuk memenuhi itu, Pemkab Karo silahkan sediakan gedung untuk dijadikan kantor, t mess sebagai tempat tinggal petugas imigerasi dan alat transportasi. Sedangkan untuk perangkat pelayanan komputer kami yang melengkapinya,” sebutnya.

Dikatakannya jika UKK sudah terfasilitasi maka touris dan wisatawan mancanegara akan melirik untuk berkunjung ke Kabupaten Karo mengunjungi objek=objek wisata yang ada.

“Sebab pengalaman yang sudah kami kerjakan, touris semakin enteng dan gampang dalam pengurusan paspor maupun pengurusan yang berkaitan dengan keimigrasian,” Katanya.

Dilain sisi dalam pengawasan orang asing (Pora) yang selama ini dilakukan oleh Kanwil Kumham Medan.

“Setelah nanti UKK berdiri didaerah ini, maka tidak perlu lagi dari Medan, namun langsung UKK Kabupaten Karo yang memberdayakan tim pengawasan orang asing (Pora),” terangnya.

Menyahuti Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Hukum Sumatera Utara Dra Sabarita Br Ginting, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH didampingi Kadis BPKPAD Andreasta Tarigan dan Kabag Organisasi Daud Sembiring mengatakan sangat berterimakasih atas respon Kanwil Kumham Cabang Medan atas usulan pembangunan kantor Unit Kantor Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Karo.

“Sebab saat itu, ada tiga alasan permintaan pelayanan UKK layak dibangun, pertama Kabupaten Karo adalah daerah objek wisata otomatis ramai dikunjungi touris dan wistawan mancanegara. Kedua, jarak Berastagi ke Medan sekitar 70 km dengan waktu tempuh sekitar 2 – 2,5 jam,” katanya.

Jadi melihat waktu tempuh, masyarakat akan mempertimbangkan pengurusan paspor. Dan ketiga apabila kantor UKK terwujud berdiri didaerah ini, maka sangat membantu Pemkab karo dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan berdirinya UKK di Kabupaten Karo, maka warga dari Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat dan Simalungun untuk mengurus paspor tidak perlu lagi jauh-jauh ke Medan, tetapi cukup pengurusannya dii UKK Kabupaten Karo. Hal inilah yang memotivasi Pemkab Karo menyurati Kanwil Kumham cabang Medan,” ujarnya.

Menyikapi penyediaan sarana gedung sebagai kantor dan mess sebagai tempat tinggal staf/pegawai serta alat transportasi, Terkelin menyanggupinya dengan menawarkan ex kantor camat Berastagi sebagai kantor pelayanan UKK.

“Untuk memastikan lokasi kantor itu, silahkan nanti bersama Kabag Orta tinjau lokasi itu, jika cocok, Pemkab Karo segera melengkapi administrasinya dan keperluan lainnya,” ucap Terkelin.

“Minimal disisa masa jabatan saya, harapan kedepan keberadaan pelayanan UKK dapat mempermudah urusan masyaraat yang selama ini setiap urusan keimigrasian harus ke Medan,” ujarnya.

Reporter : Daniel Manik