Aceh  

RDP Tertutup, DPRK Abdya Bahas Proyek Lanjutan Pasar Modern

Kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang beralamat di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Berjulukan Bumoe Breuh Sigupai Abdya

ABDYA | Dewan Perwailan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Abdya), Senin (20/5/2024), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas apakah ditender ulang atau tidak proyek lanjutan pembangunan Pasar Modern Abdya 2024.

Diketahui, proyek lanjutan yang menggunakan dana dari sisa anggaran Otonomi Khusus (Otsus) APBK Abdya 2016-2017 bernilai Rp 44,9 miliar lebih itu, sebenarnya sudah ditender.

Pengumuman tender diumumkan di Laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Abdya, sejak 25 April sampai 2 Mei 2024, namun dibatalkan pada 13 Mei 2024.
Ironisnya, RDP yang digelar di Ruang Rapat Lantai I DPRK itu berlangsung tertutup sehingga tidak bisa diikuti awak media. Pengambilan foto hanya bisa dilakukan dari luar daun pintu ruang rapat yang terbuka.

Nah Terpantau, RDP tersebut selain dihadiri Ketua DPRK/Ketua Badan Anggaran, Nurdianto ST, Wakil Ketua I DPRK/Wakil Ketua Badan Anggaran, Syarifuddin serta sejumlah Anggota Badan Anggaran DPRK antara lain, Zulkarnaini, Agusri Samhadi, Yusran, Julinardi, Syarifuddin U, Ikhsan, Sardiman, dan Usman IA.

Tampak hadir, Penjabat (Pj) Abdya, H Darmansah SPd MM, Kepala Kejaksaan Negeri Heru Widjatmiko, SH MH dan Kapolres AKBP Agus Sulistianto SH SIK. Juga sejumlah pejabat dari instansi terkait, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Alfian Liswandar ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Musliadi ST, Plt Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Zedi Saputra ST MSi, Kepala Badan Keuangan, Fakhruddin SSos MSi, Kepala Dinas Pertanahan, Rizal SMn, Inspektur drh Amiruddin Adi dan Kabag ULP, M Rijal.

Tak Bersertifikat

Informasi diperoleh dari sumber-sumber yang mengikuti RDP tertutup itu bahwa pihak badan anggaran dewan mempertanyakan alasan sehingga dilaksanakan tender proyek lanjutan pembangunan pasar modern 2024.

Apakah sudah dipenuhi saran-saran dari Hasil Probity Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) RI, dan apakah sudah dipenuhi telaah hukum atau Legal Opinion (LO) dari Kejari Abdya.

Dalam RDP tertutup itu pula terungkap kalau lahan lokasi pembangunan pasar modern Abdya itu ternyata belum punya bukti alas hak sertifikat hak milik.

Namun, ada persil tanah lokasi belum tuntas jual beli sehingga pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih terkendala.

Juga terungkap kalau ada dokumen persyaratan yang belum dilengkapi sebagaimana disarankan dari Hasil Probity Audit BPKP.

Diberitakan sebelumnya bahwa Laporan Hasil Probity Audit pada Tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa atas paket kelanjutan pembangunan pasar Modern Kabupaten Abdya yang dikeluarkan BPKP RI tanggal 6 April 2023, disarankan, agar melakukan revisi atas Studi Kelayakan /Feasility Study (FS) paket kelanjutan pembangunan pasar modern Abdya tahun 2023, melakukan revisi DED yang disesuaikan dengan FS yang baru.

Tender Dibatalkan

Ketua DPRK Abdya, Nurdianto ST dihubungi Awak media, Senin (20/5/2024) sore, tidak membantah kalau hal tersebut di atas berkembang dalam rapat yang berlangsung hampir tiga jam itu.

Nurdianto kembali menegaskan bahwa DPRK Abdya sama sekali tidak menghambat proyek lanjutan pembangunan pasar modern Abdya, asalkan persyaratan untuk itu sudah dipenuhi.

“Tujuan digelar RDP, karena kita tidak menginginkan instansi yang terkait dengan proyek tersebut bermasalah dengan hukum. Itu saja,” ungkap politisi partai demokrat itu.

Soal RDP berlangsung secara tertutup, Ketua DPRK mengaku awal rapat terbuka, namun karena ada gelagat rapat berlangsung ‘agak panas’ sehingga kemudian dilaksanakan secara tertutup.

Hasilnya, DPRK sepakat memberi waktu selama dua minggu ke depan untuk melengkapi dokumen persyaratan agar dapat dilaksanakan tender ulang proyek pasar modern tahun 2024.

Diberitakan harian ini bahwa tender Proyek Lanjutan Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Abdya, bernilai Rp 44.971,384,248 (Rp 44,9 miliar lebih) telah diumumkan di Laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kabupaten setempat, sejak 25 April sampai 2 Mei 2024, namun akhirnya batal.

Pj Bupati Darmansah pun meminta persetujuan Pj Gubernur Aceh ketika dijabat Achmad Marzuki untuk melanjutkan Pembanguan Pasar Modern Abdya dengan menggunakan sisa dana Otsus APBK tahun 2016-2017.

Juga meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, dan Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya, termasuk meminta bantuan Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Tender Proyek Lanjutan Pasar Modern Abdya itu diumumkan atau Pengumuman Pascakualifikasi di Laman LPSE Kabupaten Abdya, sejak 25 April sampai 2 Mei 2024. Dari laman LPSE terpantau sejumlah 13 peserta/perusahaan sudah mendaftar.

Ketika memasuki tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, dari 4 Mei sampai 13 Mei 2024, tiba-tiba tender paket proyek tersebut dibatalkan.

Reporter : Nazli