Seribuan Kendaraan Dinas Pemkab Aceh Singkil Menunggak Pajak

oleh -147 views
Kendaraan Dinas Pemkab Aceh Singkil yang terlihat sudah tidak lagi beroperasi, terparkir di Kantor Sekdakab Aceh Singkil

ACEH SINGKIL-Sebanyak 2031 unit kendaraan Dinas Pemkab Aceh Singkil yang terdata dalam data base Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA). Dari jumlah tersebut seribuan unit diantaranya tercatat menunggak pajak.

Kepala UPTD Wilayah XX (20) Badan Pengelola Keuangan Aceh Syufriadi yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/7/2020) mengungkapkan, hingga Juni 2020, mencapai seribuan unit lebih kendaraan dinas Pemkab Aceh Singkil yang belum menyelesaikan wajib pajak tahunan.

Terungkap ternyata, realisasi pembayaran pajak untuk Pemkab Aceh Singkil hanya mencapai sekitar 40-45 persen setiap tahunnya. Kendaraan dinas yang belum bayar pajak ini masing-masing, dari hampir seluruh dinas dan kantor Pemkab Aceh Singkil.

Dijelaskannya, berdasarkan database kendaraan bermotor Badan Pengelola Keuangan Aceh hingga per 30 Juni 2020 tercatat, dari sebanyak 2031 unit kendaraan Dinas Pemkab Aceh Singkil yang terdata, hanya sekitar 732 unit yang aktif membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun.

“Sekitar seribuan kendaraan yang tidak aktif bayar pajak. Tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut rata-rata sejak tahun 2018 kebawah, kata Syufriadi.

Begitupun katanya, surat pemeritahuan wajib pajak dari kantor pusat tetap dikirimkan setiap tahun ke Pemkab Aceh Singkil, namun tetap saja tertunggak.

Disamping itu katanya, sampai ini Pemkab Aceh Singkil juga belum ada mengusulkan untuk penghapusan aset kendaraan dinas yang tidak lagi beroperasi. “Selama ini belum ada penghapusan aset, hanya ada laporan DUM (kendaraan dinas dibeli pejabat) beberapa tahun lalu,” terangnya.

Padahal, jika pembayaran pajak daerah mampu setiap tahunnya mencapai 75 persen, maka anggaran Aceh bisa mandiri dan tidak bergantung dengan pusat. “Mungkin ada alasan dan faktor masing-masing. Namun denda sebanyak 2 persen tetap berjalan setiap bulannya,” sebut Syufriadi.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Singkil Hendra Sunarno didampingi Kabid Aset Arief Pujianto menjelaskan, sebagian besar kendaraan dinas Pemkab membayar pajak rutin setiap tahun. Kendati jika ada kendaraan yang tidak aktif membayar akan dilakukan verifikasi.

Dijelaskannya, pengurusan pajak kendaraan dinas merupakan kewenangan dinas masing-masing. Kecuali pengurusan plat per 5 tahun, baru diurus langsung bagian aset. “Karena BPKB disimpan di aset, jadi bagian aset yang mengurus saat ganti plat per 5 tahun,” ucap Arief.

Begitupun katanya, jika pajak lalai dibayar, maka denda pajak menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) masing-masing.

Dirincikannya, tercatat pada bagian aset, kendaraan dinas Pemkab Aceh Singkil berjumlah 1.400 unit untuk kendaraan roda dua, dan 300 unit kendaraan roda empat. “Jumlah tersebut sebagian masih baik dan sebagian rusak,” ucap Arief.
Dijelaskannya, sejauh ini katanya, pihaknya telah mengusulkan untuk penghapusan kendaraan dari aset. Meliputi dari Dinas Pendidikan, Sekretariat Kabupaten (Sekdakab) serta Dinas Perhubungan Informatika.

Pihaknya, masih akan melakukan penelitian fisik dan pengecekan administrasi untuk penghapusan. Melihat kajian apakah masih bernilai ekonomis bisa dijual atau hanya sebagai barang bekas.

Dalam hal ini juga harus ada kajian dari tenaga khusus penilaian. “Singkil belum ada tenaga penilaian, masih melalui Kantor Pelayanan Keuangan dan Kekayan Daerah Aceh,” sebutnya.

“Setelah itu, baru akan dilaksanakan lelang terbuka untuk penghapusan aset tersebut. Selama ini baru dilakukan DUM 2014 lalu yang sudah dikeluarkan dari aset,” terang Hendra.


Reporter : Saleh