Terkait Bantuan Sewa Rumah Pengungsi Sinabung, Ini Penjelasan Bupati Karo

oleh -102 views
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH saat ditemui sejumlah pengungsi di halaman kantor DPRD Karo, Kabanjahe


KARO (orbitdigital) : Bupati Karo Terkelin Brahmana SH mengatakan, tidak ada pemerintah yang menginginkan rakyatnya menderita. Begitupun Pemerintah Kabupaten Karo yang pada saat ini sebagian masyarakatnya tengah dilanda musibah yaitu bencana erupsi Gunung Sinabung, menyebabkan ribuan keluarga harus mengungsi.

Segala daya dan upaya akan dilakukan pemerintah untuk melindungi dan membantu masyarakat agar terlepas dari beban tersebut. Namun untuk mejalankan setiap kebijakan dalam penanganannya, baik itu dalam menjalankan program pemerintah maupun pemberian bantuan yang dananya bersumber dari uang negara, harus mengikuti regulasi dan aturan yang ditetapkan.

Hal ini disampaikan Terkelin saat ditemui sejumlah pengungsi di halaman gedung DPRD Karo kemarin, untuk mengadukan nasib mereka yang belum menerima sewa rumah sejak tahun 2017 lalu.

“Tidak ada pemerintah yang menginginkan rakyatnya menderita. Namun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sepanjang ada musyawarah pasti ada jalan keluar. Runggu (Musyarawah) adalah menjadi filsafat kita orang Karo. Tapi hasilnya jangan sampai melanggar hukum,” ucap Bupati sambil mengajak para pengungsi untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar permasalahannya.

Terkelin menjelaskan, untuk bantuan pembayaran sewa rumah bagi pengungsi, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Tidak serta-merta dapat diberikan begitu saja. Karena penggunaan uang negara harus mengikuti regulasi dan aturan yang yang ditetapkan sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hukum.

“Sesuai aturan, bagi mereka yang telah menerima bantuan rumah dan lahan dari pemerintah dalam program Relokasi Mandiri tahap II, secara otomatis tidak dapat lagi diberikan sewa rumah dan lahan. Apalagi rumahnya sudah jadi. Tidak dapat lagi dianggarkan,” tambah Terkelin didampingi Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Sekda Kabupaten Karo Kamperas Terkelin Purba dan Asisten Pemerintahan Suang Karo Karo, usai mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPRD Karo kemarin.

Untuk itu dia berharap, agar masyarakat memahami hal tersebut, terutama bagi pengungsi yang termasuk dalam program Relokasi Mandiri tahap II, yang rumahnya sudah jadi. Karena dalam program tersebut, para pengungsi sudah diberikan dana sebesar Rp 110 juta/KK untuk membangun rumah dan membeli lahan pertanian. Sehingga secara otomatis pemerintah tidak menyediakan lagi bantuan untuk sewa rumah dan sewa lahan.

Sementara sejumlah pengungsi kepada Orbit menyebutkan, kedatangan mereka ke kantor DPRD Karo untuk mempertanyakan apakah data mereka sebagai penerima bantuan sewa rumah (sebanyak 146 KK) sudah disampaikan ke DPRD Karo, dan bagaimana hasil keputusannya.

“Kami ke sini (Kantor DPRD Karo) untuk mempertanyakan apakah data kami yang belum menerima sewa rumah untuk tahun 2017 sudah sampai ke DPRD Karo. Karena janji Kepala BPBD Karo waktu itu akan menyampaikan data kami ke dewan untuk dibahas,” ungkap Sitepu (52), yang diiyakan pengungsi lainnya.

Sitepu mengaku, pengungsi yang hadir berasal dari 4 desa yaitu, desa Berastepu, Gamber, Gurukinayan dan Kuta Tonggal. Sebanyak 146 KK warga pengungsi yang saat ini tinggal di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah tersebut, merasa dianaktirikan karena tidak menerima bantuan sewa rumah pada tahun 2017 lalu. Sedangkan pengungsi lainnya yang berasal dari desa yang sama sudah menerimanya.

“Kami merasa dianaktirikan. Kalau memang tidak ada lagi bantuan sewa rumah, kami pun tidak masalah. Tapi jangan sebagian diberi sebagian lagi tidak. Itu tidak adil. Dan kebetulan ada bapak Bupati, ya kami mengadulah ke dia,” ungkap Sitepu.

Seperti diketahui bahwa, bantuan pemerintah untuk pengungsi erupsi Gunung Sinabung dalam program Relokasi Tahap II bagi 1.683 kepala keluarga dari empat desa yaitu Gurukinayan, Berastepu, Gamber, dan Kuta Tonggal telah disalurkan bantuan dana sebesar Rp 110 juta/KK, untuk pembangunan rumah dan membeli lahan pertanian bagi pengungsi. Od-Vid.