Tiarma Ginting Hibahkan Lahanya Untuk Pembangunan SD Kuta Tengah

Bupati Karo Terkelin Brahmana meninjau lahan/tanah yang dihibahkan warga desa Kuta Tengah Tiarma Ginting untuk dijadikan lahan pembangunan sekolah SD. (orbitdigitaly/Daniel Manik).

KARO – Peduli akan pentingnya pendidikan, Tiarma Ginting (64) hibahkan lahan tanah miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Karo seluas ± 6.410 M2 berlokasi di perladangan Juma Sungai desa Kuta tengah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo untuk dijadikan pertapakan pembangunan gedung SMP.

Diatas lahan tanah bersertivikat Hak Milik No. 6623155 itu saya rela dan senang dibangun sekolah dasar (SD), supaya anak-anak sekolah disekitar desa Kuta Tengah tidak lagi jauh bersekolah di SD Surbakti Kecamatan Simpang Empat yang jaraknya cukup jauh dari desa kami setelah nantinya kami dikembalikan paska penurunan status gununbg Sinabung.

Hal itu dikatakan Tiarma Ginting didampingi salah seorang tenaga guru honor SD No. 6623155 Triana Br Sembiring saat Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Kalak BPBD Kabupaten Karo Ir Martin Sitepu dan Camat Simpang Empat Amsah Perangin Angin meninjau lahan yang dihibahkan warga di desa Kuta Tengah, Rabu (28/8/2019).

Menurut Tiarma Ginting, dia dan keluarganya ikhlas menghibahkan tanah itu kepada Pemkab Karo, dengan harapan supaya anak-anak desanya yang bersekolah nantinya saat pulang ke desa asalnya paska erupsi Sinabung ke desa Kuta Tengah Kecamatan Simpang Empat tidak susah dan tidak report lagi menuntut ilmu. “karena jaraknya cukup jauh, selain itu menyita waktu, tenaga yang selalu membuat perasaan orangtua waswas,” pintanya.

“Kalau seumpamanya besok dibangun sekolah di lahan tanah milik saya ini, dengan senang hati, saya akan langsung mengosongkan lahan itu, tinggal hitung hari lagi, tanaman terong milik saya akan segera saya panen, karena sudak layak panen,” aku Tiarma jujur.

Sementara salah seorang warga desa Kuta Tengah yang bekerja sebagai tenaga guru honor SD 040475 Triana Br Sembiring, megaku sangat senang dan gembira mendapat berita ada warga yang rela menghibahkan tanahnya kepada pemerintah untuk dijadikan sekolah. “Karena kalau pemerintah membangun sekolah lanjutan didesanya, sudah pasti para orangtua desa Kuta Tengah gembira, karena anak-anaknya tidak perlu lagi jauh-jauh bersekolah, cukup dengan berjalan kaki saja,’ uajrnya.

“Kami semua masyarakat desa Kuta Tengah mempunyai harapan yang sama, kami ingin anak-anak kami menimba ilmu didesa kami sendiri,” harap Triana.

Menanggapi sambutan warga desa Kuta Tengah, mengungkapkan pada dasarnya Pemkab Karo setuju dengan dibuatkan pembangunan sekolah dasar (SD) di desa Kuta Tengah sebab paska erupsi Gunung Sinabung, sekolah SD 040475 Tiga Serangkai, kegiatan proses belajar mengajar (KBM) telah lama menumpang di sekolah dasar SD Desa Surbakti.

“Lahan ini memang cocok dan strategis dibangun sekolah SD, apalagi dalam waktu dekat ini. Setelah turunnya status Gunung Sinabung, warga desa Kuta Tengah yang tinggal di Huntara di desa Surbakti akan dikembalikan ke Kuta tengah, sesuai rekomendasi Vulkanalogi, kemungkinan bulan september 2019 ada beberapa pengungsi kembali ke desanya,’ terangnya.

“Untuk itu, Dinas Pendidikan dan BPBD segera tindaklnjuti jika pemilik sudah menghibahkan tanah itu ke Pemerintah, dalam arti kata teknisnya Dinas Pendidikan buat kajian, begitu juga BPBD Karo ajukan adminitrasi surat ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Ndokum Siroga, sebagai rekomendasi untuk pembangunan sekolah ini,” pesan Bupati

Sementara Kalak BPBD Kabupaten Karo Ir Martin Sitepu mengatakan, sesuai rencana progres pengungsi yang tinggal di Huntara akan dikembalikan ke kedesanya, salah satu desa diantaranya Desa Kuta Tengah. Rencana awal bulan september 2019 kita sosialisasi agar masyarakat dapat kembali lagi ke desanya sesuai penurunan status Gunung Sinabung.

“Jika pembangunan sekolah SD dikerjakan oleh BPBD maka wacana kami sebelum masyarakat kembali ke desa Kuta Tengah, kami BPBD siap membangun sekolah SD sementara, melalui gotong royong TNI, Sebab dana itu ada dikucurkan melalui Fasos dan Fasum,” Ungkapnya

“Kalau nantinya bukan BPBD yang kerjakan, maka solusinya Dinas Pendidikan yang menganggarkan dulu biaya pembangunannya,” ujarnya.

Reporter : Daniel Manik