24 Tahun Berperkara, Putusan MA Gagal Dieksekusi Jurusita PN Medan

Eksekusi objek perkara tanah dan bangunan di Jalan Kuda, Kelurahan Pandau Hulu I gagal di eksekusi, Rabu (24/8/2022). Foto/Ist

MEDAN | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyesalkan penundaan eksekusi objek perkara tanah dan bangunan di Jalan Kuda No.18 B & D, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota – Kota Medan, Rabu (24/8/2022).

Penundaan eksekusi itu dianggap kurang masuk akal sehat, sebab alasan lain karena faktor keamanan (kamtibmas) sehubungan adanya pihak – pihak yang menghalangi pelaksanaan eksekusi, perkara nomor : 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN.Mdn, tertanggal 28 Juni 2021.

Dan surat pemberitahuan nomor: W2.U1/4148/Hk.02/VIII/2022, 16 Agustus 2022, yaitu melaksanakan eksekusi obejek perkara tanah dan bangunan seluas 218 (M2) dan 94 (M2) tanah wakaf islamiyah arabia berdasarkan Putusan 07/PK/Pdt/2009 jo 999/K/Pdt/2002 jo 265/Pdt.G/2001 jo 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn(Inkracht Van Gewijde).

Padahal kondisi lapangan, jumlah aparat kepolisian mencapai sekitar 70 personil sementara pihak yang berusaha menghalagi eksekusi objek perkara hanya sekitar 15 orang, tak sebanding.

“Saat akan dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara No.18D. Namun untuk No.18B belum dapat dieksekusi karena adanya putusan yang bertentangan” kata jurusita PN Medan dihadapan para pihak baik pemohon eksekusi dan termohon eksekusi.

Sontak, situasi hampir memanas dan reaksi keras masyarakat pembela tanah wakaf (MPTW) lantaran celoteh sekelompok massa tanpa identitas yang diduga pihak provokasi dan menghalangi eksekusi akhirnya berhasil dihalau Kompol Hendra Simatupang.

Selain kecewa dan kesal, LBH Medan selaku Kuasa Hukum Abdul Nasir (57), Irvan Saputra SH MH meminta Ketua PN Medan bertanggungjawab penundaan eksekusi demi kepastian hukum pencari keadilan sejak 24 tahun silam.

“Yang mau di eksekusi hanya satu objek, itu pun tak jadi. Kami sangat keberatan terhadap pihak kepolisian maupun pihak pengadilan dan Ketua PN Medan yang seyogianya bertanggungjawab terhadap putusan” kata Irvan Saputra di Kantor LBH Medan Jl Hindu Medan, Rabu (24/8/2022).

Untuk itu, lanjut Irvan Saputra menegaskan ketua PN Medan bertindak segera mungkin menindaklanjuti eksekusi. Pasalnya, perkara yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, Pasal 1917 KUHPerdata Jo surat edaran (SE) Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus pengadilan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya (Asas Ne Bis In Idem), yaitu kepastian hukum.

Selanjutnya, putusan inkrah, yaitu putusan : 07/PK/Pdt/2009 jo 999/K/Pdt/2002 jo 265/Pdt.G/2001 jo 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn, sebagaimana putusan resmi Mahkama Agung (MA) RI. Namun putusan (judex jurist) MA itu justeru dibantah karena bertentangan dengan putusan PN Medan dan Pengadilan Tinggi (PT) Medan, cukup miris.

Katanya, dalam amanat UU atau hukum yang berlaku, hingga kini tidak ada satupun putusan yang membatalkan putusan resmi MA dan membatalkan eksekusi. Dan anehnya keterangan ketua PN Medan karena adanya putusan yang bertentangan putusan MA.

“Artinya, bagaimana mungkin putusan tingkat pertama PN Medan dan PT Medan, judex facti melumpuhkan atau menghentikan putusan MA yang berkekuatan tetap” sindir Irvan.

Dijelaskan Irvan, putusan tertinggi itu berada di tangan MA dan tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan itu. “Makanya kami kecewa dan kami minta ketua PN Medan melakukan eksekusi selanjutnya lebih tegas agar terang benderang. Dan kasus ini sudah berlangsung 24 tahun” sambung Irvan.

Perlu diketahui, lanjut Irvan, tanah ini merupakan tanah wakaf masyarakat Arab dan jangan sampai masyarakat beranggapan kurang baik sehingga ada apa dengan pengadilan? Artinya jumlah pengamanan eksekusi tak sebanding jumlah dengan pihak penghalang eksekusi.

Terpisah, Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muis MM membantah alasan penundaan eksekusi atas ‘pesanan’ sekelompok massa pihak luar sehingga kondisi objek eksekusi seolah kurang kondusif.

“Alasan penundaan karena faktor keamanan (kamtibmas) dan tidak betul ada pihak yang menghalangi eksekusi” kata Arman Muis kepada orbitdigitaldaily.com, Kamis(25/8/2022).

Meski demikian, lanjut Arman Muis pihaknya bertindak situasional jika masih ada pihak yang menghalangi eksekusi objek perkara tanah dan bangunan di Jalan Kuda, apalagi sampai menciptakan provokasi ricuh maka personil bertindak tegas dan profesional.

“Situasional” sebut Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muis MM.

Reporter : Toni Hutagalung