ACEH SELATAN | Tepat 24 tahun sejak berpisah dari Kabupaten Aceh Selatan, perjalanan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dinilai perlu kembali ditinjau dari sisi keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan tokoh pemekaran Abdya, H Syamsidik Ibrahim yang akrab disapa Nek Sidik, saat dihubungi Orbit Digital, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Nek Sidik, lahirnya Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan bagian dari proses pemekaran daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan, kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.
“Sudah 24 tahun Abdya berpisah dari Aceh Selatan. Kini saatnya kita melihat sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai sejak daerah ini resmi berdiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Abdya dikenal dengan sebutan Breuh Sigupai dan memiliki citra sebagai kota dagang saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Selatan.
Nek Sidik juga mengulas sejarah awal pemerintahan Abdya. Penjabat (Pj) Bupati pertama adalah Baharuddin SSos, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Setdakab Aceh Selatan pada masa Bupati HT Machsalmina Ali MM.
Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Drs M Nasir Hasan sebagai Pj Bupati kedua. Namun, pada akhir 2004, saat bencana tsunami melanda Aceh, M Nasir Hasan meninggal dunia.
Selanjutnya, jabatan Pj Bupati diteruskan oleh T Burhanuddin, kemudian Azwar Umri, putra Calang yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Jaya.
Setelah menjadi daerah definitif, Abdya telah melalui empat kali periode kepemimpinan bupati terpilih. Pada periode pertama dipimpin Akmal Ibrahim, periode kedua oleh Jufri, periode ketiga kembali dipimpin Akmal Ibrahim, dan periode keempat dipimpin Safaruddin.
Sebagai salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam tim pemekaran, Nek Sidik menegaskan bahwa tujuan utama pemekaran bukan sekadar memisahkan wilayah administratif, tetapi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menginginkan masyarakat Abdya hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Apalagi sejak dulu Abdya sangat dikenal sebagai kota dagang,” katanya.
Ia menambahkan, pemekaran harus menjadi nilai tambah agar Abdya mampu bersaing dan memiliki keunggulan dibanding daerah lain di Provinsi Aceh.
Dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-24 Abdya yang jatuh pada 10 April 2026, Nek Sidik mengingatkan bahwa pemekaran bukanlah tujuan akhir.
“Pemekaran bukanlah tujuan akhir, melainkan upaya untuk berbenah dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dulu semangatnya jelas, yakni mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pertanyaannya hari ini, sudah sejauh mana itu benar-benar terwujud?” ujarnya.
Ia juga mengenang bahwa proses pemekaran Abdya berlangsung di tengah situasi Aceh yang saat itu masih dilanda konflik berkepanjangan antara Aceh dan pemerintah RI.
“Banyak liku sejarah yang kami hadapi. Saat itu Aceh sedang dalam konflik, teror dan ancaman terus mengalir seperti air di sungai,” ungkapnya.
Meski demikian, semangat perjuangan para tokoh pemekaran tetap menyala demi menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Pemekaran harus menjadi alat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,” pungkas Nek Sidik. (Yunardi)
Mantap Cek Sidik, belakangan Abdya menurut hemat saya stagnan, benar adanya dulu Blangpidie adalah kota dagang, namun seiring waktu berjalan kenyataan tsb terus menurun bahkan tertinggal geliatnya dari daerah lain, ada saran dari saya sebagai pemerhati bahwa, dulu di Abdya ada industri2 kecil yang bergerak, ada trasher perontok padi di produksi di Abdya, ada rangka becak di produksi di Abdya bahkan pembuatan Body mobil bis setengah karoseri ada di Abdya, ada industri rotan di Abdya, nah sekarang, itu semua sudah tidak ada lagi, tenaga kerja tidak lagi tertampung sehingga angka pengangguran tinggi, saran saya Nek, kegiatan industri tsb harus kembali dikuatkan, bila perlu dengan sudah terbentuknya kabupaten, tidak ada salahnya pemerintah melibatkan diri membina usaha-usaha dimaksud demi kemajuan ekonomi kedepan, sebab kita tau industri adalah langkah cepat perputaran ekonomi daerah