ABDYA | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rahmat Irfan, memaparkan hasil kegiatan Reses III Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRK Abdya. Pemaparan tersebut berlangsung di Gedung DPRK setempat, Kamis (6/11/2025).
Dalam laporannya, Rahmat Irfan menjelaskan bahwa kegiatan reses yang dipusatkan di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Abdya tersebut dihadiri oleh perangkat gampong, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta kaum ibu dan unsur masyarakat lainnya.
Menurutnya, kegiatan reses ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyinkronkan kebutuhan riil warga dengan program-program pembangunan yang telah maupun akan dijalankan pemerintah daerah.
“Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terjalin korelasi dan sinergi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinkronisasi antara kebutuhan riil masyarakat dengan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Abdya,” ujar Rahmat Irfan.
Dalam pemaparannya, Rahmat Irfan merinci sejumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun selama enam hari pelaksanaan reses, meliputi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat.
- Bidang Pemerintahan
Masyarakat menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan gampong serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa untuk mempercepat pelayanan administrasi yang lebih berkualitas.
Selain itu, masyarakat mengusulkan agar pemerintah dan DPRK Abdya lebih rutin melakukan sosialisasi Qanun dan peraturan kepala daerah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, agar tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan warga.
Masyarakat juga meminta agar pemerintah kecamatan lebih proaktif dalam menangani persoalan di tingkat gampong seperti sengketa batas wilayah, dugaan penyimpangan dana desa, serta ketidakharmonisan antar aparatur gampong.
- Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Rahmat Irfan menyebut, mayoritas masyarakat Abdya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan di sektor tersebut.
Masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti kelangkaan pupuk bersubsidi, keterbatasan alat mesin pertanian, serta sulitnya akses terhadap BBM dan gas LPG 3 kg.
Selain itu, aspirasi juga menyoroti masih minimnya industri pengolahan sumber daya alam dan belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). DPRK Abdya mendorong dinas terkait untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan sektor tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dalam bidang infrastruktur, masyarakat mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan jalan penghubung antar gampong, jalan perbatasan, dan jaringan irigasi. Peningkatan anggaran infrastruktur diharapkan dapat menunjang kelancaran transportasi dan produktivitas pertanian.
- Bidang Kesejahteraan Rakyat
Dalam sektor kesejahteraan, DPRK Abdya menyoroti pentingnya penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, pendataan masyarakat miskin dan penyandang disabilitas perlu dilakukan secara akurat dan berkelanjutan agar penyaluran bantuan sosial tidak salah sasaran.
“Pendataan yang tidak tepat dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Pemerintah harus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak,” tegas Rahmat Irfan.
Rahmat Irfan menegaskan bahwa seluruh hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRK Abdya akan dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap seluruh aspirasi masyarakat yang telah kami himpun dapat ditindaklanjuti dan diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya Tahun 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
Reporter : Nazli
