BKD Sumut Terkesan Menjebak Edy Rahmayadi Saat ‘Lantik’ Pejabat yang Sudah Meninggal, Pensiun dan Pernah OTT

Foto : Ilustrasi/Net

MEDAN | Pengambilan sumpah dan pelantikan 911 pejabat eselon III dan IV Pemprov Sumatera Utara, oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Selasa (21/02/2023) lalu telah menuai polemik dari berbagai sumber.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber tidak hanya soal melantik pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah meninggal dan pensiun, ternyata ditemukan lagi fakta bahwa Gubernur Edy Rahmayadi melantik seorang oknum pejabat yang pernah terkena OTT Pungli saat menjabat Sebagai Camat di Kabupaten Langkat.

Oknum pejabat itu berinisial YP dilantik menjadi salah satu kepala subbidang pada badan keuangan dan aset daerah yang saat ini menjabat sebagai kepala adalah Ismail Sinaga.

“Hari per-hari sepertinya semakin diketahui publik, kalau kemarin terungkap orang yang meninggal dan pensiun dilantik, sekarang terungkap lagi bahwa salah satu pejabat yang dilantik berasal dari daerah dan pernah terjaring OTT Pungli dan pernah berstatus tersangka,” katanya.

“Fakta terakhir ini sungguh kembali membuat kita semakin prihatin. Apalagi posisi jabatan yang diberikan kepada oknum YP ini posisi yang cukup strategis dan terhubung dengan Kabupaten/Kota. Kita khawatir oknum YP ini bisa melakukan pungli lagi nanti dijajaran pemerintah provinsi Sumatera Utara yang selalu mengusung semangat Sumut bermartabat,” kata Muhri Fauzi Hafiz kepada orbitdigitaldaily.com, Sabtu (25/2).

Muhri Fauzi Hafiz menambahkan, kalau posisi yang dijabat oknum YP yang berasal dari daerah, sebenarnya tidak harus diberikan kepada “orang luar,” sebab di internal BKAD Pemprov Sumut sendiri saya pikir cukup banyak orang yang berkompeten.

“Kabarnya oknum YP ini seangkatan dengan Kepala BKAD Sumut Ismail Sinaga. Yah, mungkin saja terjadi komunikasi tidak resmi diantara mereka, dan Ismail Sinaga menyetujui YP menjabat tanpa melihat rekam jejak bersih sosok YP di daerah asalnya,” kata Muhri Fauzi Hafiz yang juga Wakil Ketua DPW PSI Sumut ini.

Sehingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut terkesan menjebak Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dalam pelantikan tersebut.

“Berbagai permasalahan yang telah menimbulan berbagai kontroversi dari pelantikan tersebut. Sehingga Kepala BKD Sumut terkesan telah menjebak Gubsu, sehingga Kepala BKD Sumut harus bertanggungjawab,” tegasnya sumber.

Diketahui sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi, telah melantik 911 pejabat, yang terdiri dari 329 pejabat eselon III dan 582 eselon IV di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (21/02/2023) secara offline (tatap muka langsung) dan online (daring).

Pada pelantikan yang dihadiri Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho, dan saksi yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr Agus Tripriyono dan Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Rajali.

Sementara orbitdigitaldaily.com mendapatkan informasi melalui pesan SMS yang disampaikan Sekda Kabupaten Langkat Amril bahwa terhadap YP ini sudah pernah mendapatkan hukuman disiplin pada waktu itu dan YP sudah menjalankan hukuman itu. “Artinya permasalahan YP ini sudah selesai,” katanya. (Red)