MEDAN | Perum BULOG Sumatera Utara membuka ruang partisipasi publik mengawasi penyaluran bantuan pangan pemerintah. Mahasiswa diminta berperan aktif mengawal validitas data penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pimpinan Perum BULOG Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan BULOG hanya bertugas menyalurkan bantuan berdasarkan data penerima yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Karena itu, pengawasan dari berbagai elemen masyarakat dinilai penting untuk meminimalisasi potensi ketidaktepatan sasaran.
”Kami berharap mahasiswa dapat memperhatikan data-data penerima bantuan. BULOG menyalurkan berdasarkan data dari Kemensos. Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, kami siap menerima saran dan kritik,” ujar Budi saat berdiskusi bersama Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM).
Pernyataan tersebut sekaligus menggarisbawahi bahwa persoalan bantuan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi akurasi basis data penerima manfaat.
Selama ini, keluhan mengenai warga miskin yang tidak terdaftar atau penerima yang dinilai tidak layak masih kerap menjadi sorotan dalam berbagai program bantuan sosial.
Budi menjelaskan, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh bantuan gratis berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng Minyakita sesuai daftar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia mengingatkan bantuan merupakan bagian program perlindungan sosial untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, sehingga tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan kembali.
Di Sumatera Utara, BULOG menargetkan penyaluran bantuan kepada 1.756.846 KPM. Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah penerima terbesar, yakni sekitar 212.926 KPM.
Namun hingga pertengahan Juni 2026, realisasi distribusi bantuan pangan untuk periode Februari-Maret baru mencapai 717.528 KPM atau sekitar 40,84 persen dari total sasaran.
Dari jumlah tersebut, BULOG telah menyalurkan sekitar 14.350 ton beras dan 2.870.112 liter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat.
Budi mengakui proses distribusi sempat menghadapi sejumlah kendala, mulai dari cuaca buruk, gangguan akibat robohnya jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), hingga persoalan pengemasan.
Meski demikian, menurutnya hambatan tersebut telah berhasil diatasi sehingga penyaluran ditargetkan rampung sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah.
”Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan pada Juli 2026 setelah penyaluran tahap Februari-Maret berakhir pada 30 Juni mendatang,” katanya.
Selain bantuan sosial, BULOG Sumut juga menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga keterjangkauan harga beras di pasaran.
Sejak Maret 2026, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat mencapai 17.294 ton atau sekitar 35,36 persen dari target tahunan sebesar 49.043 ton.
Pemerintah pusat, kata Budi, berpeluang menambah kuota SPHP bagi Sumatera Utara guna memperkuat pasokan beras di pasar dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) hingga akhir tahun.
”Jika ada penambahan target SPHP, pasokan beras di pasar akan semakin kuat sehingga stabilitas harga dan ketersediaan beras dapat terus terjaga,” ujarnya.
Ketahanan pangan daerah juga ditopang oleh ketersediaan komoditas strategis lainnya. BULOG Sumut saat ini memiliki stok jagung sekitar 4.230 ton yang dipusatkan di Medan untuk memenuhi kebutuhan peternak petelur mandiri di Medan, Binjai, dan Serdang Bedagai.
Selain itu, tersedia sekitar 880 ribu liter minyak goreng yang telah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, serta stok gula kristal putih sekitar 430 ton.
Sementara itu, Ketua SALAM, Zul Pahmi Siregar, mengajak masyarakat memanfaatkan Gerai BULOG sebagai alternatif memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Zul Pahmi dalam keterangan tertulis kepada orbitdigitaldaily.com, mendorong petani menjual hasil panennya kepada BULOG guna memperkuat cadangan pangan pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa, masyarakat, petani, pemerintah, dan BULOG menjadi mata rantai penting dalam memastikan bantuan pangan tepat sasaran serta menjaga stabilitas pangan di tengah berbagai tantangan distribusi dan fluktuasi harga.
Pengawasan publik terhadap validitas data penerima bantuan pun menjadi kunci.
”Keberhasilan program pangan pemerintah tidak hanya diukur besarnya stok atau jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi sejauh mana bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, ” ujar Zul Pahmi kepada orbit. (OM-09/
Mahasiswa Diajak Awasi Data Penerima Bantuan Pangan, BULOG Sumut Buka Ruang Kritik
