KARO | Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Munawar Ibrahim., S.Kp., MPH menegaskan pentingnya evaluasi program percepatan penurunan stunting (PPS) dan Bangga Kencana pada tahun 2024.
Dalam rapat evaluasi yang melibatkan 60 peserta, termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan tim kerja BKKBN, Munawar menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengelola risiko, dan melakukan penyesuaian terhadap program yang belum sesuai harapan.
Serta untuk menyebarluaskan informasi terkini terkait capaian program, menyamakan presepsi serta memaksimalkan realiasi anggaran dan kegiatan terkait program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara bersinergi dan berkolaboratif antara perwakilan BKKBN Sumut dengan seluruh stakeholder yang terkait.
“Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melihat apa yang sudah berjalan efektif dan efisien, serta mengidentifikasi apa yang masih kurang tepat sehingga bisa diperbaiki. Ini adalah upaya mitigasi agar pada akhir tahun program-program dapat mencapai target yang sudah ditetapkan,” ujar Munawar, dalam review program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 di Mikie Holiday Resort & Hotel Jl. Jamin Ginting, Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Kamis (10/10).
Ia menambahkan bahwa program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting yang dijalankan di Sumut pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Evaluasi semester pertama ini menjadi kunci untuk mengukur capaian dan memperbaiki kekurangan yang ada.
Dalam evaluasi, Munawar menyampaikan beberapa capaian yang sudah cukup baik, seperti tingkat pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) per oktober 2024 sebesar 58,83 persen melebihi target 50,10 persen. Selain itu, pendataan keluarga tahun 2024 di Sumut sudah mencapai 99,34 persen, menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Namun, beberapa target lainnya masih belum tercapai, seperti jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang baru mencapai 138.186 dari target 667.933. Munawar menegaskan bahwa tim kerja harus bekerja lebih keras untuk mempercepat pencapaian target tersebut sebelum akhir tahun.
“Saat ini, kita masih punya waktu sekitar empat bulan lagi. Tim kerja harus lebih fokus dalam meningkatkan capaian yang masih kurang, seperti kelompok BKB dan Bina Keluarga Remaja (BKR),” lanjutnya.
Program percepatan penurunan stunting juga menjadi fokus utama dalam evaluasi ini. Munawar menyebutkan bahwa saat ini angka stunting di Sumut sudah mencapai 18,9 persen, namun masih ada sebagian Kabupaten yang angkanya cukup tinggi, hingga 28 persen.
Namun Ia optimis, jika upaya akselerasi terus dilakukan, Sumut bisa menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada akhir tahun 2024.
“Sumatera Utara on the track. Jika target 14 persen tercapai, itu akan menjadi pencapaian luar biasa. Yang penting, kita terus bekerja keras agar angka stunting tidak naik lagi,” tegas Munawar.
Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi menurunkan stunting, kata Munawar, setidaknya delapan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, ditambah satu Provinsi, menerima dana intensifikasi fiskal dari Pemerintah Pusat.
Munawar menyebutkan bahwa dana ini diberikan sebagai penghargaan atas kinerja mereka dalam menurunkan angka stunting pada tahun 2023.
Sementara Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, mengungkapkan pentingnya upaya serius dalam percepatan penurunan stunting dan keberhasilan program Bangga Kencana di Sumut.
Pada rapat evaluasi yang digelar di Karo, Tavip menekankan bahwa anak-anak balita saat ini akan menjadi generasi dewasa yang harus bersaing secara global pada tahun 2045.
“Kita bicara stunting ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang kita lindungi dari stunting hari ini, merekalah yang akan memimpin dan berkompetisi dengan negara lain pada 2045. Ini menjadi isu nasional karena dampaknya sangat besar,” ujar Tavip.
Tavip mengakui bahwa tidak semua kebijakan selalu berhasil di setiap daerah.
“Ada daerah yang mungkin membutuhkan karakter kepemimpinan berbeda untuk menerapkan program ini dengan lebih baik. Tantangan di daerah pegunungan berbeda dengan wilayah pesisir, jadi kebijakan tidak bisa disamaratakan,” ujarnya.
Dijelaskanya Program Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu program yang digunakan untuk memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegritas. Misalnya terkait dengan angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR).
“Intinya kegiatan ini mereview capaian semester I, jadi mana yang tercapai, dan yang mana yang tidak tercapai. Sehingga disisa waktu ini mestinya bisa menjadi akselerasi agar kemudian program tersebut bisa dikawal dan kemudian bisa verifikasi resikonya. Jadi kegiatan ini sebetulnya esensinya adalah memitigasi jangan sampai diakhir tahun tidak tercapai. Maka yang semester pertama itu direview capai-capaiannya,” jelasnya.
Perbedaan angka stunting di berbagai daerah menjadi perhatian khusus. Tavip menjelaskan bahwa di Sumut, variasi angka stunting antar wilayah, seperti Dairi dan Karo, sangat signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif yang lebih spesifik untuk daerah-daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.
“Untuk menurunkan stunting, kita harus punya strategi berbeda di setiap daerah. Tidak bisa satu kebijakan diterapkan sama rata. Daerah yang angkanya tinggi perlu diberi perhatian khusus, baik dari sisi sumber daya maupun strategi operasional,” tambahnya. (Red)
