LANGKAT | Buntut lambatnya penyaluran Dana Desa (DD) pada sejumlah Desa di Kabupaten Langkat dan adanya dugaan setoran fee dalam pencairan DD. Fraksi PDIP Langkat mendukung tuntutan masyarakat.
“Mendukung tuntutan masyarakat, agar Bupati Langkat mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat,” ucap fraksi PDIP Langkat, Pimanta Ginting.
Pimanta juga menyampaikan, jika benar ada pungutan uang untuk penyaluran DD dan sengaja memperlambat penyaluran ke desa- desa, ia pun mendukung desakan tersebut.
“Namun jika karena berkas nya belum lengkap, Kepala Desanya harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ujar Pimanta.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Of Independen Sumatera Utara (JMI-SU) gelar aksi demo di depan Kantor Bupati Langkat, Senin (5/5/2025).
Kedatangan puluhan mahasiswa kembali menuntut agar Bupati Langkat segera mengevaluasi dan mencopot kepala dinas PMD terkait masih belum disalurkannya DD di puluhan desa di Kabupaten Langkat
Dalam tuntutannya, Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Langkat agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PMD Langkat dan para pihak terkait atas dugaan kutipan liar pencairan DD.
Menanggapi desakan soal penyaluran Dana Desa tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Langkat Amril MAP menuturkan akan menyalurkan DD dalam minggu ini.
“Dalam minggu ini DD Tahap I Kabupaten Langkat Akan Cair,” tulis Amril, kepada wartawan saat dikonfirmasi.
Dia menuturkan, 142 Desa sudah menerima Dana Desa Tahap I di Kabupaten Langkat, 74 Desa sudah diajukan ke KPPN.
“Diperkirakan Rabu atau Kamis ini akan di salurkan. Sedangkan 22 Desa sedang diproses penyalurannya.” ujar Amril, sesuai info diterima melalui Kadis PMD.
Diberitakan sebelumnya. Lembaga Mahasiswa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sumatera Utara, yang di Ketuai, Ananda Ferdianta Sebayang dan pengurus wilayah Kabupaten Langkat, Ihlal Afiq menggelar aksi di depan Kantor Bupati Langkat pada, Rabu 30 April 2025.
Mereka juga mendesak Bupati Langkat untuk mencopot Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa.
Terkait belum cairnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, persoalan DD ini, dinilai telah mengganggu dan menyulitkan perekonomian masyarakat tidak mampu.
Sejumlah warga Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, mengaku kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, akibat dana BLT dan PKH yang belum cair hingga saat ini.
Senada itu, Nuriansyah Putra, Kepala Dinas PMD Langkat membantah tuduhan adanya kutipan dalam pencairan DD.
“Soal kutipan itu tidak benar, kutipan dana Rp 1 juta per desa untuk pencairan DD itu tidak benar,” terangnya, kepada wartawan
diruang kerjanyan saat itu.
Ia juga menuturkan sudah memanggil Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa keruangan.
“saya sudah panggil Kabid Pemerintahan Desa Ardi Sofiyan. Dia mengatakan tidak ada memungut dana pencairan dari Kepala Desa,” ungkap Nuriansyah.
(OD-20)
