Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang Hingga Oktober, Warga Singkil Mutasi BK Ke BL

oleh -517 views

ACEH SINGKIL-Jadwal pemutihan pajak kendaraan bermotor dibuka sejak Maret 2020 sampai dengan Juni.

Namun, karena terbatas masa COVID-19, sesuai arahan Gubernur Aceh, sehingga masa pemutihan kendaraan diperpanjang dari Juni sampai dengan 15 Oktober 2020, kata Kepala UPTD 20 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Syufriadi di Kantor Samsat Bersama Singkil, kepada wartawan, Kamis (2/7/2020) kemarin.


“Karena masa Pandemi COVID-19 mungkin banyak masyarakat yang enggan keluar, begitupun sudah ada 300 kendaraan yang balik nama,” tambahnya.

Dijelaskannya, pemutihan pengurusan pajak kendaraan bermotor diberikan untuk kemudahan bagi masyarakat dan keringanan biaya pengurusan.

Meliputi, pembebasan biaya BNKB atau biaya mutasi kendaraan serta pembebasan denda pajak.

Disebutkannya, sejak Maret hingga akhir Juni, kendaraan roda dua maupun roda empat bernomor kendaraan dari Sumatera Utara (Sumut) atau BK mulai di mutasikan menjadi plat BL wilayah Aceh.

Sebagian besar kendaraan yang dimutasikan itu berasal dari Kota Medan maupun kabupaten lain di Sumut. Serta beberapa dari luar daerah lainnya.

Antusias masyarakat sejak tiga bulan terakhir cukup tinggi. Respon mereka bagus untuk melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB).
Ada juga sebagian melakukan perpanjangan STNK.

“Dalam tiga bulan ini sejak Maret sudah ada 300 kendaraan yang balik nama (mutasi kendaraan) ke Aceh,” ucap Syufriadi.

Disamping itu, kemudahan lainnya masa pemutihan ini, maksimal dibayarkan 4 tahun pokok pajak. Artinya, jika kendaraan mati selama 6 tahun, maka yang dibayar hanya pokok pajak, hanya 4 tahun didepan, serta dibebaskan denda.

Untuk masyarakat diminta untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan dengan segala fasilitas kemudahan yang diberikan. Sehingga bisa memberikan keringanan dan kenyamanan bagi pemilik kendaraan.

Syufriadi juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di Aceh harus bangga pakai plat kendaraan BL. Karena salah satu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah yang hasilnya juga dinikmati seluruh masyarakat Aceh.

Karena sejauh ini porsi terbesar penerimaan pendapatan Aceh masih dari pajak kendaraan bermotor, tandasnya.

Disebutkannya, pihaknya terus berkoodiinasi dengan pemerintah tingkat kabupaten/kota, untuk melakukan pendataan kendaraan dinas, agar segera bisa menyelesaikan pajak yang tertunggak, bebernya.

Reporter : Saleh