Labuhanbatu-ORBIT: Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dilaksanakan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan memahaminya secara utuh, sehingga dapat mengembangkan kebijakan dan langkah strategis dalam implementasi pada lingkup kerja dan profesi masing-masing.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PP & PA Dra Hj Ernida Rambe MM dalam acara pembukaan KHA tahun 2019, Selasa (12/2), yang dilaksanakan 11 sampai 13 Februari di Hotel Dharma Melati Rantauprapat.
Pemerintah melalui Kementerian PP & PA telah mendesain dan mensosialisasikan strategi pemerintah, mengembangkan kebijakan pemenuhan hak anak terintegrasi dan berkelanjutan, dengan kebijakan kabupaten/kota layak anak yang bertujuan untuk mensinergikan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha guna memenuhi hak anak.
Dijelaskan Ernida, kebijakan pengembangan kabupaten layak anak saat ini telah memasuki tahun ke-8, dalam kurun waktu tersebut pula, kabupaten layak anak Indonesia telah memperluas jaringannya ke dunia internasional, dengan tujuan utama memperoleh lesson lerned dari pengalaman terbaik negara lain, sehingga program yang dikembangkan akan menjadi lebih inovatif.
“Kami berharap, indikator-indikator kabupaten layak anak yang akan dipaparkan oleh narasumber tidak berhenti menjadi wacana, tetapi dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” sebut Ernida.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Sangkot Ritonga SH menyampaikan, kegiatan pelatihan KHA ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman para peserta mengenai isi dan implementasi KHA, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.Adapun narasumber pada pelatihan tersebut berasal dari DPP&PA Provsu Marhamah dan fasilitator kabupaten layak anak Provsu Sulaiman Zuhdi Manik, selanjutnya, para peserta pelatihan sebanyak 60 orang, berasal dari OPD, desa/kelurahan, tenaga pendidik dan organisasi pemerhati anak. Od-Rob
