ABDYA | Terkait amburadulnya pelayanan di Rumahsakit Umum Daerah (RSUD) Teugku Peukan, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK-Abdya) ajak Pejabat Bupati berkantor ke RSUD-TP setempat.
“Agar ada keterbukaan informasi, kami mengajak Pj Bupati Darmansah untuk berkantor di RSUD-TP Abdya, supaya kita mengetahui permasalahan di sana,” kata Wakil Ketua II DPRK Hendra Fadli SH saat dijumpai sejumlah wartawan di Blangpidie, Jumat (25/11/2022).
Menurut kajian politisi Partai Aceh (PA) tersebut, manajemen pelayanan di RSUDTP Abdya ‘amburadul’. Tidak hanya itu, pengelolaan sistem keuangannya juga boros.
Ia menduga, pihak direktur RSUD-TP Abdya kurang paham terhadap tata kelola manajemen keuangan rumah sakit, karena sejauh ini banyak masyarakat yang komplain dari pelayanan pasien hingga kekurangan obat.
“Anggaran di RSUD-TP kan fleksibel kapan pun bisa diubah. Jadi, tujuan negara itu agar rumah sakit berkecukupan, tapi harus terbuka ke publik,” jelas Hendra Fadli.
Seterusnya, pihak RSUD-TP belum menerapkan sistem manajemen modern. Seharusnya sistem tersebut sudah dimulai.
Hendra juga menegaskan, agar di rumah sakit ternama di Pantai Barat Selatan (Barsela) Aceh, itu harus bebas dari nepotisme, baik ASN, rekrutmen dewas dan tenaga honorernya harus benar -benar diperhatikan, tegas Hendra.
Reporter : Nazli
