“Kalau pun ada pungutan, harus sesuai dengan ketentuan. Masyarakat juga harus tahu pungutan itu sesuai dengan ketentuan peraturan. Artinya, ketentuan itu harus diumumkan dan dijalankan,” kata Putra.
Dalam pemberantasan pungli di lingkungan Pemko Medan ini, Bobby Nasution juga meneguhkan kolaborasi dengan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Medan. Pada pertengahan Mei lalu, Bobby Nasution mengundang Satgas Saber Pungli untuk menjalin koordinasi.
Bobby Nasution menyampaikan kepada Satgas Saber Pungli agar membuat sistem pelaporan cepat. Dengan adanya sistem itu, warga yang menjadi korban ataupun yang menyaksikan pungli dapat melapor dan Satgas Saber Pungli bertindak pada saat itu juga. Bahkan, ucap Bobby, perlu ada nomor telepon layanan pengaduan pungli di setiap tempat, sehingga masyarakat mudah melaporkan apabila mengalami pungli. Dengan sistem pelaporan cepat ini diharapkan dapat mengikis praktik pungli hingga birokrasi dalam pelayanan publik menjadi bersih dan melayani.
Selain sistem pelaporan cepat, diperlukan sistem pelayanan yang menutup peluang praktik pungli. Salah satu contoh adalah sistem yang dijalankan diKependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, yakni pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) digital melalui sibisa.pemkomedan.go.id.
Pengurusan dokumen kependudukan secara online menutup peluang terjadinya praktik pungli. Sistem ini membuat masyarakat tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan para petugas Disdukcapil, apalagi dengan pihak perantara ataupun calo.
Dengan digitalisasi pelayanan adminsitrasi kependudukan itu, semua tahapan dan tata cara pelayanan yang ditetapkan tersebut bisa lebih sederhana, cepat, mudah, dan memberikan kepastian waktu untuk mendapatkan dokumen.
Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli Kota Medan menyatakan dukungan penuh komitmen Bobby Nasution ini. Komitmen Wali Kota ini, menurut Sekretaris Tim Saber Pungli Kota Medan, Kompol. Marolop Sirait, menambah energi dalam upaya memberantas pungli.
