ACEH SELATAN | Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Gedung Rumoh Agam, Tapaktuan, Selasa (14/4/2026).
Musrenbang tersebut salah satunya bertujuan ke arah perbaikan syariat, infrastruktur dan meningkatkan perekonomian serta menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran.
Acara musrembang yang bertempat di gedung pertemuan Rumoh Agam Tapaktuan ini dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis juga turut dihadiri unsur DPRK Aceh Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Aceh, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat dan insan pers.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati H. Baital Mukadis secara tegas mengatakan bahwa Musrenbang menjadi tahapan penting dalam menyusun arah pembangunan daerah, khususnya sebagai bagian dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029.
“Musrenbang ini menjadi momentum untuk menyelaraskan usulan dari tingkat kecamatan dengan program kerja perangkat daerah, sehingga tercipta pembangunan yang efektif dan tepat sasaran,” kata Baital.
Wakil Bupati H. Baital Mukadis secara transparan memaparkan sejumlah capaian makro daerah pada 2025.
Pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan tercatat sebesar 3,00 persen. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 9,89 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,79, dan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,39 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain penguatan pengawasan syariat Islam, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Untuk tahun 2027, Pemkab Aceh Selatan mengusung tema pembangunan “Meningkatkan Penerapan Syariat Islam, Sejahtera, Berdaya Saing dan Partisipatif.” Berdasarkan tema tersebut, terdapat tujuh prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus.
Di antaranya penguatan penerapan syariat Islam secara kaffah, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan produktivitas ekonomi untuk membuka lapangan kerja, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan tanggap terhadap potensi bencana.
Pada 2027, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,64 persen. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun menjadi 4,03 persen.
Wakil Bupati H. Baital Mukadis juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyusun program secara cermat dan sesuai dengan pagu indikatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yun
