“Berikutnya, setelah artibusi layanan terpampang, apakah standar pelayanannya dilakukan atau tidak.
Kalau misalnya mengurus ini gratis, tapi kenyataannya tidak, berarti standarnya tidak terpenuhi,” kata Abyadi.
Workshop oleh Ombudsman ini menurutnya berupaya memberikan pendampingan agar lembaga vertikal seperti kepolisian dan BPN tergerak untuk meningkatkan kualitas layanan. Walaupun faktanya, kualitas layanan oleh lembaga vertikal lebih baik daripada layanan oleh Pemda.
“Ombudsman bertugas mengawasi pelayanan publik. Jadi kami berharap setelah selesai forum kita ini, nanti kita bergerak cepat untuk memperbaiki pelayanan publik,” kata Abyadi.
Sebagai langkah praktis, Abyadi mengajak seluruh peserta yang berasal dari kepolisian dan BPN untuk membentuk grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah.
“Kita ingin membuat grup dengan Polres, karena Ombudsman sudah punya grup dengan Pemda, dengan inspektorat,” paparnya.
