LANGKAT | Ratusan ribu tempat tinggal atau rumah dikabarkan terdampak bajir dan longsor di Sumatera, bahkan kebun, hewan terna luluh lantak terimbas bencana jelang penghujung tahun 2025.
Kondisi ini turut memantik empati sejumlah elemen masyarkat. Mulai dari pengusaha, pelajar, pejabat, dan lapisan masyarakat dengan status sosial lainnya.
Seperti halnya Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Dia meminta pemerintah untuk membantu korban banjir yang kehilangan tempat tinggal. Tentunya, termasuk dalam proses penanggulangan pasca bencana.
“Kita tahu masyarakat sangat menderita atas peristiwa bencana kali ini. Ada yang terpisah bahkan kehilangan sanak keluarga. Serta ada juga yang kehilangan harta benda. Kita sangat prihatin dengan kondisi ini,” kata politisi muda dari Partai NasDem, Sabtu (13/12/2025) siang.
Legislator yang akrab disapa RA menambahkan, pemerintah tak boleh abai atas bencana yang dialami masyarakat. Penderitaan pasca bencana, harus menjadi perhatian serius. Termasuk bagi korban yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah harus hadir untuk memberi bantuan.
Diketahui, beberapa regulasi juga sudah mengatur hal ini. Diantaranya, seperti yang tertuang dalam PP No 21 Tahun 2008. Dimana, pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagai stimulan, untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Termasuk juga pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 29 Tahun 2018. Pada Perkan ini, mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.
Adapun jenis-jenis bantuan bagi korban bencana alam diantaranya, rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang.
Kemudian pembangunan kembali rumah rusak berat, pembangunan baru atau relokasi rumah korban bencana, serta bantuan akses rumah sewa layak huni juga bisa dijadika stimulan. (OD-20)
