LANGKAT | DPRD Langkat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aduan warga Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, terkait bantuan pasca banjir yang terjadi pada November 2025 lalu.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Romelta Ginting didampingi Wakil Ketua DPRD H. Ajai Ismail, dan dihadiri sejumlah anggota dewan, diantaranya Juriah, Ahmad Senang dan Eddy Wijaya, Selasa (7/4/2026).
Dalam itu, warga menyampaikan keluhannya karena tidak menerima bantuan pemerintah, meskipun rumah mereka terdampak dan mengalami kerusakan akibat banjir.
Menurut mereka bantuan yang dimaksud meliputi jaminan hidup, isian hunian, hingga bantuan stimulan sosial ekonomi.
Tumpal Sitorus mengungkapkan warga yang hadir merupakan korban yang terdampak langsung. Ia mengadu, adanya kecemburuan sosial karena sebagian warga lain menerima bantuan, sementara mereka yang mengalami kondisi serupa justru tidak terdata.
“Kami yang datang ini benar-benar terdampak, tetapi tidak mendapat bantuan. Sementara warga lain yang kondisinya sama justru mendapatkannya,” adu seorang warga dalam RDP.
Mereka berharap melalui RDP pemerintah dapat melakukan pendataan ulang agar mereka juga bisa memperoleh bantuan.
Menanggapi pengaduan itu, Romelta Ginting meminta Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat untuk menyampaikan keluhan warga kepada Bupati Langkat, sehingga dapat diteruskan ke pemerintah pusat.
Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Langkat M. Ansyari menjelaskan bahwa data korban banjir sebelumnya berasal dari tim teknis pemerintah pusat.
Namun demikian, menurutnya, pihaknya akan mengupayakan pendataan ulang untuk diajukan kembali.
“Dalam RDP ini, kami akan mencoba mendata ulang agar dapat disampaikan ke pemerintah pusat, mudah-mudahan bisa memenuhi aspirasi warga,” ucap Ansyari.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Taufik Rieza, menyampaikan bahwa penerima bantuan ditentukan berdasarkan kriteria awal dari pemerintah pusat, yakni tingkat kerusakan rumah. Dia menyebutkan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kriteria tersebut.
Namun, lanjut Taufik, bantuan sejauh ini telah disalurkan kepada lebih dari seribuan kepala keluarga korban banjir. Meski demikian, ia mengakui adanya warga yang terdampak secara ekonomi.
“Seperti kerusakan lahan pertanian dan hilangnya ternak, namun tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan,” ujar Kepala Dinas Sosial Taufik.
Di akhir RDP tersebut, warga menyerahkan data sebanyak 524 kepala keluarga (KK) yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk menjalani proses verifikasi ulang terhadap data tersebut. (OD-20)
