LANGKAT | Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya beras, Unit II Ekonomi Satreskrim Polres Langkat melakukan pengecekan lapangan ke Pasar Baru Stabat, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat pada Sabtu 25 Oktober 2025.
Kegiatan dipimpin langsung Iptu Adi Arifin, SH, MH, selaku Kanit II Ekonomi bersama unsur terkait Dinas Pertanian Langkat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta UPT Metrologi Legal Langkat,
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Langkat untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga beras, sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 14.000 per kilogram untuk beras medium.
Sedangkan beras premium sebagaimana seharga Rp 15.400 per kilogram, telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025.
Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Ghulam Yanuar Luthfi menjelaskan, bahwa pihaknya melakukan pengecekan terhadap jumlah stok, ketersediaan, dan perkembangan harga beras di sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern di wilayah Langkat.
“Hasil pemantauan kami hingga saat ini belum ditemukan adanya pedagang yang menjual beras di atas harga HET, dan semua masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ghulam melalui Iptu Adi Arifin.
“Namun demikian, kami akan terus lakukan pemantauan berkala untuk memastikan stabilitas harga dan masyarakat tidak dirugikan,” tambah Kanit ll Ekonomi Iptu Adi Arifin.
Senada tu, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengabdian Polri kepada masyarakat untuk memastikan keadilan ekonomi serta mendukung ketahanan pangan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Langkat mendapatkan harga yang wajar dan pasokan yang aman. Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir untuk memastikan stabilitas ekonomi berjalan sehat dan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi,” tutur David.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa sinergi lintas sektor antara kepolisian dan instansi pemerintah menjadi kunci dalam menjaga ekosistem perdagangan yang jujur, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Pengawasan bukan berarti menakut-nakuti pedagang, tetapi memastikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Kami ingin membangun iklim dagang yang sehat, di mana semua pihak bisa tumbuh bersama tanpa praktik curang atau spekulatif,” tutup AKBP David. (OD-20)
