MEDAN | Di tengah hiruk pikuknya masalah tunjangan DPR, Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) justru kembali menuai sorotan di masyarakat.
Hal itu terlihat dari postingan media sosial instagram bernama @disperpusipprovsu_official yang diposting pada hari Jumat 12 September 2025.
Tampak jelas dalam postingan itu pihak komisi E DPRD Sumut diduga menggelar rapat Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2025 di ruang rapat Mickey Holiday Hotel dan Resort Berastagi, Kabupaten Karo pada Jumat (12/9/25).
Masyarakat menilai, Komisi E DPRD Sumut dinilai telah menghamburkan anggaran negara, mengingat adanya fasilitas ruang rapat yang ada di dalam gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Menurut salah satu sumber yang juga ikut dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD Sumut saat dikonfirmasi, mengaku bahwa mereka hanya memenuhi undangan dari pihak Komisi E DPRD Sumut.
“Diundang kami bang.” ucap sumber.
Saat dikonfirmasi ke Kepala Bagian Fasilitas dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Sumut, Muhammad Ikhsan, pada Sabtu 13 September 2025, apakah benar komisi E DPRD Sumut menggelar rapat di Mickey Holiday Hotel dan Resort Berastagi pada Jum’at 12 September 2025.
Ikhsan mengatakan belum bisa menjawabnya sekarang dan akan menjawabnya nanti.
“Waalaikumsalam adinda terbaik, abg blm bisa jawab krn lg tidak dikantor jika berkenan tunggu hari kerja ya dinda agar jawaban berdasarkan data,” pungkas mantan Kabag Umum Setwan DPRD Sumut itu melalui Whatsapp.
Kemudian, Orbitdigital mengkonfirmasi anggota komisi E DPRD Sumut Hendra Cipta, beliau mengatakan bahwa benar ada agenda rapat tersebut, namun ia tidak mengikuti karena sedang kunjungan ke dapil.
“Klo dr jdwal mmg ada rpt dgn mitra, tp abg gk ikut krn ada agenda di dapil. Coba tnya ama ketua komisi ya,” ungkap politisi PAN tersebut melalui whatsapp.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut H.M Subandi, ketika dikonfirmasi melalui whatsapp pada Sabtu malam 13 September 2025, mengenai apa hal yang begitu urgensi melaksanakan rapat di Kabupaten Karo tersebut, belum memberikan jawaban hingga berita ini dimuat.
Begitu juga dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu Desni Maharani Saragih, yang belum juga menjawab konfirmasi Orbitdigital hingga berita ini dimuat. (OM-10)
