ACEH SINGKIL I Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Singkil kejar target dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021, hingga tuntas pelaporan aset pada 14 Februari 2022.
Upaya ini dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan prediket opini WTP 4 kali berturut-turut. Yang diantaranya melengkapi laporan persediaan pengelolaan aset tetap.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) melalui Kabid Kekayaan Daerah dan Aset T Rully Hendrawan kepada Orbitdigitaldaily, Rabu (16/02/22) mengatakan, verifikasi dan pengelolaan aset tetap pada dasarnya untuk disajikan dengan kepatutan dalam memperoleh opini prediket wajar tanpa pengecualian (WTP). Salah satunya dengan melakukan verifikasi aset tetap yang selama ini dinilai belum terkelola dengan baik.
“Lantaran selama ini aset tersebut sebagian masih belum terkelola dengan baik disebabkan keterbatasan Pemkab untuk merawat dan memeliharanya,” sebutnya.
Untuk pelaporan aset tersebut, 44 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) ini harus menggambarkan pengelolaan yang baik dan wajar. Dan laporan persediaan ini juga akan termuat dalam pertanggung jawaban bupati.
Dijelaskannya, dukungan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ini merupakan tanggung jawab SKPK yang berperan dalam pengelolaan dana terkait dengan belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai, yang seluruhnya termuat dalam aset tetap laporan persediaan.
Selanjutnya laporan persediaan aset tetap dan penyusutan aset ini akan dimasukkan dalam tahap catatan laporan keuangan sebagai aset tetap dan sudah terangkum dalam aplikasi Sistem Informasi Manageman Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) secara online.
“Alhamdulillah, target penyelesaian inventarisasi oleh SKPK, bisa tuntas 14 Februari 2022, sesuai jadwal pukul.00:00,” terang Rully
Sementara itu katanya, berapa jumlah dan nilai aset tetap yang tercatat katanya belum bisa disampaikan. Lantaran sudah terkunci untuk dilaporkan ke BPK RI perwakilan Aceh.
“Apa saja aset yang tercatat dan berapa jumlahnya akan di publis kedepan secara global. Karena sudah terkunci dan menunggu admin untuk bisa disampaikan,” terang Rully.
“Kemudian laporan persediaan aset tersebut akan disandingkan ke Inspektorat untuk dilakukan reviuw sebagai bahan perbandingan sebelum dinyatakan rampung sebagai LKPD Aceh Singkil tahun 2021,” bebernya.
Reporter: Helmi
