LANGKAT | Ratusan tenaga kesehatan (TKS) hingga guru honorer yang tergabung dalam Aliansi R4 dan Aliansi R3 melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Langkat pada, Rabu (30/7/2025).
Di audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Wakil Ketua DPRD Antoni, serta Ketua Komisi II DPRD Langkat Sedarita Ginting.
Dalam pertemuan, Muliana Sitepu, sebagai juru bicara Aliansi R4 menyampaikan harapan agar dapat difasilitasi untuk tetap bekerja dengan skema paruh waktu.
Aspirasi ini disampaikan sebagai upaya agar para tenaga kesehatan tetap terdata secara resmi di sistem pemerintahan, terutama menjelang proses pendataan tenaga non ASN yang akan ditutup pada September 2025.
“Kami berharap DPRD Langkat bisa mendorong dan mengusulkan aspirasi kami ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB, sebelum batas waktu pengusulan ditutup,” ujar Muliana.
Senada itu, Aliansi dari R3 turut mempertanyakan status mereka jika di angkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sedangkan menurut mereka untuk guru tidak ada yang paruh waktu.
Menjawab pertanyaan itu, Plt. Kepala BKD Langkat, Syafriansyah menjelaskan, bahwa dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu adalah Kepmen PANRB nomor 16 tahun 2025, namun pihaknya belum menerima juknis dari aturan tersebut.
Menurutnya, berdasarkan Kepmen PANRB nomor 16 tahun 2025, pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024, sebut Syafriansyah.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan ASN di Pemerintah Kabupaten Langkat disesuaikan dengan Anjab dan ABK.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Antoni Ginting meminta BKD dapat bekerja sama dengan Bagian Organisasi Setdakab Langkat melakukan pemetaan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK. “Terkait belum ada juknis dari Kemen PANRB, ia meminta BKD Langkat untuk jemput bola ke pusat dan DPRD Langkat siap mendampinginya,” ujarnya.
Ketua DPRD Langkat, Sribana PA, dalam arahannya menyambut baik kedatangan dan aspirasi yang disampaikan oleh kedua Aliansi. Ia menyatakan bahwa DPRD Langkat siap menjadi jembatan antara para tenaga kesehatan dan guru honorer dengan pemerintah pusat.
“Kami memahami keresahan dan harapan rekan-rekan tenaga kesehatan dan guru honorer. DPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengawal aspirasi ini agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dengan gelarnya audiensi ini, Aliansi R3 dan R4 berharapkan aspirasi mereka segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan pekerjaan karena mereka sudah puluhan tahun mengabdi di Kabupaten Langkat. (OD-20)
