LANGKAT | Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Perjuangan Rakyat (BAPERA) mendatangi Kantor Bupati Langkat pada Senin (15/9/2025), guna menyampaikan aspirasi terkait lambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Pantauan di lokasi, massa yang mengenakan seragam hitam dan datang menggunakan sebuah bus ini langsung menuju Ruang Pola Kantor Bupati Langkat untuk bertemu langsung dengan Bupati H. Syah Afandin, SH.
Kordinator massa, Soni Mario Tamba mengungkapkan, kehadirannya menuntut hak masyarkat kepada Bupati Syah Afandin selaku kepala daerah.
Ia pun mengatakan, jika hal itu tak digubris, ribuan massa BAPERA akan menduduki Kantor Bupati Langkat.
“Kami di sini tidak minta uang. Kami tidak minta proyek, tapi kami minta usulan-usulan dari masyarakat segera direalisasikan Pak. Kami tunggu kabar baik dari bapak (Ondim). Jika tidak, 5000 massa yang kemarin akan kami turunkan pak,” ucap Rio.
Menanggapi hal itu, Bupati Syah Afandin pun menyampaikan, hari ini sekira 73 persen jalan di Langkat dalam kondisi rusak. Hal itu berkaitan dengan anggaran yang tidak memadai.
“Namun begitu, kebijakan di Jakarta pusat mempengaruhi postur anggaran yang sama kita. Namun begitu, kita sudah melakukan verifikasi ke terkait skala prioritas. Termasuk apa yang dituntut oleh kawan- kawan di BAPERA,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syah Afandin mengatakan, ada 12 ruas jalan yang diusulkan. Dari jumlah tersebut ada 6 ruas jalan yang disepakati untuk dikerjakan. Sisanya, 6 ruas lagi akan direalisasikan di R-APBD Langkat tahun depan.
“Saya menilai, perjuangan BAPERA ini murni untuk bagaiman masyarakat merasakan jalan yang layak. Saya melihat bahwa BAPERA bergerak untuk memperjuangkan jalan. Mari sama-sama dalam waktu dekat ini kita tinjau pembangunannya,” tutur Afandin.
Hadirnya BAPERA pun diapresiasi Bupati, menurutnya, masukan dari masyarakat sangat berharga bagi pemerintah. Nantinya, usulan pembangunan yang disampaikan akan menjadi prioritas untuk direalisasikan.
Usai pertemuan itu, Rio menyebutkan, mereka urung mengerahkan 5000 massa untuk menduduki Kantor Bupati Langkat. Untuk kali ini, massa masih mempertimbangkan untuk mengedepankan menjaga kondusifitas.
Ia menyampaikan, ada 9 poin penting yang menjadi tuntutan masyarakat yang disampaikan mereka. Diantaranya, memastikan pelayanan publik di Kabupaten Langkat tidak ada lagi praktik pungli.
Bupati Langkat juga diharapkan lebih tepat sasaran terkait segala bentuk bantuan sosial untuk masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan baru serta memberi jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Selain itu, Bupati Langkat juga dituntut untuk memberi jaminan pendidikan gratis serta menurunkan harga pokok. Selain itu, ia juga meminta Bupati lebih memprioritaskan upaya memberantas narkoba di Negeri Bertuah. (OD-20)
