ACEH SELATAN | Bupati Aceh Selatan H Mirwan, Kamis (26/3/2025) membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan tersebut, Mirwan menjabarkan sejumlah rencana pembangunan yang akan menjadi prioritas dalam masa pemerintahannya.
Mirwan menjelaskan Musrenbang RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 memiliki sejumlah maksud dan tujuan.
Antara lain, untuk mendapatkan masukan, saran, dan kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penajaman dan penyelarasan terhadap target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) OPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
Kemudian, untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar-OPD dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu untuk menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-OPD tahun 2026 dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.
Dalam kesempatan itu Mirwan memaparkan sejumlah permasalahan makro RKPD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2026. Antara lain persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 sebesar 12,02% berada lebih tinggi dari persentase kemiskinan Aceh (14,23%) dan persentase kemiskinan Nasional (9.03%).
Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 di angka 71,82% berada di bawah IPM Aceh (75,36%) dan IPM Nasional (75,02%).
Demikian juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Selatan yang pada tahun 2024 sebesar 4,56% masih di bawah TPT Aceh sebesar 5,75% dan TPT Nasional sebesar 4,91%.
Mirwan juga mengungkapkan sejumlah isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2026.
Antara lain terkait Peningkatan syariat Islam dan penguatan adat istiadat; Peningkatan kualitas sumber daya manusia; Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; Peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan Pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana.
Sedangkan yang menjadi sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2026 antara lain PDRB per kapita diharapkan dapat mencapai angka Rp28.478.078,39; Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,34%; Kemiskinan menurun pada angka 11.50%;
Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi 3,6%; Indeks Pembangun Manusia mencapai 71,41 poin; dan Gini Rasio dengan ketimpangan 0,295.
Mirwan menekankan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2026 adalah berdasarkan pada kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2024-2026.
Karena itu tema pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 adalah “Mendorong Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Fiskal Serta Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Komoditi Unggulan dan Industri Pariwisata dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan Hidup.”
Adapun yang menjadi prioritas antara lain, Peningkatan pertumbuhan ekonomi; Mendorong investasi di sektor produktif (Pertamian, Perikanan, dan Pariwisata); Memperluas akses pasar untuk produk lokal; Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); Kemandirian fiskal; Optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi belanja daerah berbasis kinerja; Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Kemudian, Penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja lokal; Penguatan program kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan) dan akses pendidikan yang berkualitas; Akses layanan kesehatan yang lebih baik; Pengembangan infrastruktur pembangunan dan rehabilitasi jalan; Pembangunan dan rehabilitasi jembatan; Peningkatan akses sanitasi dan air bersih; Pengembangan teknologi dan digitalisasi layanan publik;
Selanjut, Pengembangan komoditi unggulan; Optimalisasi produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan; Peningkatan nilai tambah produk lokal melalui industrialisasi (hilirisasi); Industri pariwisata berkelanjutan; Pembangunan dan promosi destinasi wisata unggulan; Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal; Pelestarian lingkungan hidup; dan Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. (YUNARDI)
