“Jadi perlu diketahui kalau inspektorat itu bukanlah tempat mencari kesalahan yang terjadi di birokrasi pemerintah, melainkan tempat konsultasi dan mencari solusi untuk mendapatkan jalan keluar yang terjadi didalam birokrasi pemerintah khususnya Abdya,” ungkap Indra.
Selain itu kata Indra, kepolisian dan kejaksaan pada dasarnya juga tidak mau setiap pemerintah itu ada permasalahan, baik itu masalah kecil maupun besar, maka dari itu kehadiran klinik konsultasi inspektorat Abdya adalah suatu terobosan yang patut di apresiasi sehingga jika ada persoalan yang terjadi di pemerintahan dan Gampong yang ada di Abdya bisa mencari solusi di klinik tersebut.
“Jadi, sebelum suatu masalah bergulir ke pihak kepolisian dan kejaksaan, maka lebih baik konsultasi terus ke inspektorat karena peran auditor internal pemerintah yang sentral ada di klinik inspektorat Abdya. Kami selaku mitra kerja inspektorat sangat mendukung dan siap memberikan apa yang kita miliki untuk proses konsultasi ini demi mencari jalan keluar suatu masalah demi membantu mewujudkan visi-misi pemerintah daerah tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut Indra juga menuturkan, visi-misi bupati tidak akan terwujud dengan baik apabila tidak dilaksanakan secara bersama – sama.
Namun demikian, BPKP Aceh berharap supaya birokrasi pemerintah Abdya terus berkolaborasi dengan baik dalam melaksanakan tugas tanpa terjerat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Tentunya ruang konsultasi ini juga merupakan tujuan agar generasi kita yang saat ini sedang meniti karirnya tidak terjerat dengan tipikor, maka dari itulah mulai dari sekarang semua itu kita benahi supaya mereka nantinya tidak akan terseret dengan kasus tipikor ini,” demikian terangnya
Reporter : Nazli
