Tarutung-ORBIT : Ratusan warga dari tiga desa (Banuaji 1, Banuaji 2 dan Banuaji 4) Kecamatan Adiankoting Tapanuli Utara turun datangi Mapolres dan gedung DPRD, Jumat (8/2/2019) sekira pukul 10.45 WIB.
Warga menuntut penghentian penebangan hutan pinus di kawasan kaki Dolok Martimbang yang dikelola pengusaha Robert Hutauruk disebut-sebut tidak mengantongi izin resmi dari Dishut Provsu.
Pantauan Orbitdigitaldaily.com, Jekson Lumbantobing, orator pendemo sampaikan tuntutan agar aktifitas penebangan dihentikan sebab sudah berdampak rusaknya persawahan warga.
“Sawah kami sudah rusak akibat penebangan. Kami meminta ketegasan DPRD sebagai representasi masyarakat. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada bencana dari dampak penebangan itu!” tuntut Jekson kepada 4 anggota DPRD (Ronal Simanjuntak, Novada Sitompul, Sahala Hutapea dan Dapot Hutabarat) di pelataran gedung DPRD Taput.
D Sinaga warga Banuaji 4 dalam orasinya juga menuntut hasil tindak lanjut pengaduan mereka kepada komisi C yang sudah disampaikan jauh hari sebelumnya.
“Mana tindak lanjut DPRD yang sudah kami sampaikan sebelumnya. DPRD sudah turun meninjau lokasi. Bila tak berjawab dengan penghentian kami akan turun ke lokasi penebangan. Dan kami siap dipenjara,” ujar D Sinaga.
Menanggapi tuntutan warga Anggota Komisi C DPRD, Ronal Simanjuntak, menyatakan akan menindaklanjuti semua tuntutan warga.
“Tidak ada niat dari kami tidak menampung aspirasi masyarakat. Laporan ini sudah masuk ke komisi C. Akan kami tindak lanjuti, dan lebih rinci akan kami pelajari jadi mohon dibuat secara tertulis kepada kami,” jawab Ronal Simanjuntak anggota DPRD F Golkar.
Mendengar jawaban singkat dari Ronal Simanjuntak, pendemo pun sempat berang dengan mendesak agar dibuat putusan secara tegas.
Pantauan Orbitdigitaldaily.com, setelah aksi berlangsung selama satu jam di gedung DPRD, akhirnya DPRD tawarkan solusi dengan mengundang puluhan perwakilan masuk ke ruang dewan untuk membicarakan secara musyawarah.
“Kita akan bersama-sama menindaklanjuti ini pada hari Senin depan. Coba disiapkan berapa perwakilan agar kita bicarakan di ruang atas,” ajak Ronal Simanjutak kepada pendemo.
Terkait aksi tuntutan ini, Kepala Dinas Kehutanan Provsu Halen Purba dan Elvin Situngkir selaku Kepala UPT KPH wilayah XII Tarutung belum bersedia memberikan klarifikasi kepada Orbitdigitaldaily.com.
Berulangkali dihubungi lewat telepon seluler kedua pejabat tersebut terkesan sungkan mengangkat telepon selulernya guna meminta keterangan legalitas izin penebangan di kawasan Martimbang tersebut. Od-Jum
