ACEH SINGKIL : Masyarakat dari 18 desa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Masyarakat Sengsara Hidup (AMSH) dan LSM Perlahan menggelar aksi demontrasi kekantor DPRK dan Kantor Bupati Aceh Singkil.
Dalam aksinya itu puluhan masyarakat yang diikuti kaum ibu-ibu, turut menyerahkan kerenda kepada Bupati Aceh Singkil, yang diterima Staf Ahli Sekdakab, yang diletakkan di ruang penjagaan Kantor Bupati Aceh Singkil, usai meminta dukungan kekantor DPRK Aceh Singkil, Selasa (6/8/2019).
Koordinator Aksi Sadam Husen dan Syafar Siregar dalam orasinya di halaman Kantor DPRK dan Kantor Bupati mengatakan, aksi mereka dilakukan untuk menagih janji bupati yang akan menyelesaikan persoalan tapal batas lahan seluas 673,7 hektar, serta pelepasan pelepasan 200 meter kiri dan kanan ruas Jalan Gor Sebatang.
Disamping itu, dalam pertemuan yang dilaksanakan bersama Muspida dan Muspika di Oproom Kantor Bupati 8 Januari 2019 lalu, Bupati juga berjanji akan menentukan tapal batas HGU PT Nafasindo.
“Sebelumnya telah disepakati bersama bupati berjanji akan melepaskan lahan tersebut kepada masyarakat 18 desa, namun sampai ini belum terealisasi,” ucapnya.
Dikantor DPRK permintaan dukungan untuk penyelesaian persoalan lahan tersebut mendapat sambutan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Juliadi Bancin, serta Yulihardin dan Pardosi yang menerima langsung kedatangan masyarakat sebelum menuju kantor bupati.
Juliadi berjanji akan membuatkan sepucuk surat dan memanggil Bupati Aceh Singkil untuk membahas persoalan tersebut. Dan memberikan dukungan terhadap aksi tersebut.
Sementara Azman Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten, menyampaikan Pimpinan Kabupaten termasuk Sekda sedang perjalanan dinas luar dan tidak berada ditempat.
Namun katanya, pihaknya tetap menerima aspirasi masyarakat dan akan menyampaikan keseluruhan tuntutan mengenai persoalan lahan tersebut.
Aksi masyarakat dengan alat pengeras suara, membawa replika kerenda ke Kantor DPRK, dan Kantor Bupati, diikuti puluhan kendaraan roda dua dan mobil bak terbuka.
Laporan : Arif
