Medan  

Didatangi Nezar Djoeli , Warga Curhat Soal Kekosongan Blangko e—KTP

Anggota DPRD Sumut dari Partai NasDem HM Nezar Djoeli ST saat menerima keluhan warga dalam kegiatan reses di Pekan Labuhan dan Belawan. (Foto/ist)

Medan-ORBIT: Masyarakat Lingkungan 22 dan 23 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan dan Belawan selain mengeluhkan masalah kosongnya blanko e-KTP. Mereka juga keluhkan sulit pengurusan administrasi kependudukan, juga infrastruktur jalan setapak yang tak pernah tersentuh pembangunan dan perawatan.

Hal diketahui saat Nezar Djoeli Reses di Medan Labuhan dan Belawan, Rabu (16/1) dihadiri Kasi Trantib Kelurahan Pekan Labuhan Yogi, tokoh masyarakat Abdul Rahim, Drs Nazmuddin dan Kepala Lingkungan 22 Ramlan, serta warga Pekan Labuhan Medan Labuhan dan Medan Belawan.

Seperti diungkapkan salah seorang warga Belawan, Susanti Ritonga warga Lingkungan 23 Pekan Labuhan bahwa masyarakat di lingkungannya susah mendapatkan akte kelahiran gratis.

“Kami warga lingkungan 23 sulit sekali mendapatkan akte kelahiran gratis. Ketika ingin mengurus dikenakan biaya begitu juga dengan pengurusan administrasi kependudukan lainnya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan, Dani bahwa sampai saat ini dirinya belum memiliki e-KTP dan masih menggunakan resi sebagai pengganti. Dia berharap pengurusan administrasi kependudukan seperti e-KTP, KK dan akte kelahiran dipermudah.

“Karena saat ditanya di kantor kecamatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, petugasnya mengatakan blanko kosong.

Menanggapi keluhan warga, Nezar Djoeli sangat miris, karena sampai saat ini masih ada warga Kota Medan sepanjang hidupnya yang belum memiliki e-KTP.

Pihaknya akan mendesak Pemko Medan segera menyelesaikan permasalahan blanko e-KTP yang kosong agar masyakarat Medan bisa memiliki tanda pengenal yang bisa digunakan untuk mengurus administrasi lainnya termasuk pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019.

“Untuk pengurusan administrasi kependudukan, sebenarnya masyarakat tidak dikenakan biaya ataupun tarif. Tapi ada ulah oknum oknum tertentu yang mengenakan tarif dengan dalih agar pengurusan cepat selesai. Saya heran, kenapa blanko e-KTP bisa kosong. Sementara di televisi kita lihat, banyak terbuang kartu tanda penduduk tersebut,” tandasnya.Or-06